PM Thailand akan Kunjungi Myanmar untuk Perkuat Hubungan

Jumat, 12 September 2014 13:33 WIB

Bangkok, (Antara/AFP) - Perdana Menteri Thailand yang juga pemimpin kudeta Thailand Prayut Chan-0-Cha akan mengunjungi Myanmar dalam lawatan resmi pertamanya ke luar negeri, kata seorang pejabat Jumat, sementara junta berusaha memperkuat hubungan dengan tetangganya yang bekas diperintah militer itu. Prayut akan mengunjungi Myanmar "secepat mungkin", kata wakil menteri luar negeri Don Pramudwinai kepda AFP dan menambahkan kunjungannya itu akan dilakukan akhir bulan ini atau awal Oktober. "Perdana menteri itu menurut rencana akan mengunjungi Myanmar sebagai kunjungan luar negeri pertamanya karena Myanmar kini adalah ketua ASEAN," kata Don mengacu blok yang beranggotakan 10 negara Asia Tenggara itu di mana Thailand juga salah satu anggotanya. Prayut juga diperkirakan akan mengunjungi negara-negara anggota ASEAN lainnya dimulai dengan Malaysia, tambahnya. Selama puluhan tahun, Myanmar yang diperintah militer disepelekan oleh Barat, tetapi sejak pemerintaah sipil berkuasa tahun 2011, negara itu telah dipuji karena reformasi-reformasinya yang drastis. Para pelaku kudeta Thailand sementara itu dikecam oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa karena merebut kekuasaan dari satu pemerintah terpilih Mei, yang memacu junta meningkatkan hubungan-hubungan dengan tetangga-tetangga Asianya. Pada Juli, ketika panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing mengunjungi Bangkok, militer Thailand mengatakan pihaknya memperoleh dukungan negara itu. Sejak kudeta itu, junta mengekang pembangkang di Thailand dengan menangkap para pemrotes, memberangus media dan mengancam mereka yang melanggar undang-undnag darurat dengan diadili di satu pengadilan militer. Myanmar, yang menjadi tuan rumah pertama KTT ASEAN Mei, menjadi anggota blok itu selama 17 tahun tetapi terpaksa melepaskan jabatan ketua bergilir organisasi itu tahu 2006 karena catatan hak asasi manusianya dan kegagalan junta waktu itu berubah menjadi negara pemerintah demokrasi. Prayut mengatakan ia terpaksa mengambil alih kekuasaan setelah berbulan-bulan protes terhadap pemerintah mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra yang menewaskan 28 orang dan mencederai ratusan orang lainnya. Ia mengesampingkan menyelenggarakan pemilu baru sebelum Oktober 2015, kendatipun imbauan-imbauan internasional untuk kembali ke demokrasi. Myanmar juga akan menyelenggarakan pemilihan parlemen tahun depan. (*/sun)