Kepala Dewan Kebijakan Kecam Sanksi Baru AS Terhadap Iran

Selasa, 2 September 2014 07:07 WIB

Teheran, (Antara/IRNA-0ANA) - Ketua Dewan Kebijaksanaan Iran Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani Senin mengatakan di Teheran, bahwa negara-negara tertentu mencari alasan politik dalam pembicaraan nuklir Iran-G5+1. Dia membuat pernyataan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Finlandia Erkki Tuomioja. Pada malam putaran baru perundingan nuklir antara Iran dan G5+1, pengenaan sanksi-sanksi anti-Iran oleh AS akan memiliki dampak negatif, Rafsanjani menambahkan. Dia menekankan bahwa pembicaraan nuklir Iran-G5+1 (lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB AS, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok ditambah Jerman) telah membuka bab baru dalam hubungan politik Iran-Barat. Ayatollah Rafsanjani mendesak para intelektual dunia serta negara-negara Uni Eropa untuk mengingatkan Washington konsekuensi negatif dari kebijakan tersebut. Menteri Finlandia, untuk bagiannya, yakin bahwa jika Iran dan G5 +1 mencapai kesepakatan, semua negara Uni Eropa, Finlandia khususnya, akan menyaksikan perkembangan luas dalam hubungan mereka dengan Teheran. Menteri Finlandia tiba di Teheran Sabtu malam. Dia bertemu dan berunding dengan Presiden Hassan Rouhani dan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif pada Ahad. Departemen Keuangan AS mengatakan pada Jumat bahwa sanksi-sanksi telah menargetkan perusahaan pelayaran, perusahaan minyak, perusahaan penerbangan dan enam bank Iran. November lalu, Iran dan kekuatan dunia menandatangani Rencana Bersama enam bulan Aksi untuk meletakkan dasar bagi resolusi penuh sengketa dua dekade Barat dan Iran tentang program nuklir damainya. Dalam pertukaran untuk pembangunan kepercayaan Teheran akan membatasi aspek-aspek tertentu dari kegiatan nuklirnya, di mana kelompok enam kekuatan dunia sepakat untuk mengangkat beberapa sanksi yang ada terhadap Teheran, dan melanjutkan pembicaraan dengan negara itu untuk menyelesaikan semua masalah antara kedua pihak. Karena perbedaan atas beberapa permasalahan mendasar, kedua belah pihak kemudian sepakat untuk memperpanjang Rencana Aksi Bersama pada 24 November. (*/sun)