Isian Garuda Turun Akibat Kebijakan Gubernur Riau

Selasa, 8 Juli 2014 09:52 WIB

Pesawat maskapai penerbangan Garuda Indonesia. (Antara)

Pekanbaru, (Antara) - Load factor atau tingkat isian penumpang Garuda Indonesia mengalami penurunan sampai 25 persen dari kapasitas kursi yang tersedia akibat dari kebijakan gubernur Riau yang melarang pejabat melakukan dinas luar kota seperti Jakarta. "Cukup besar sekitar 20 sampai 25 persen dampaknya, tapi di luar hal itu juga pengaruh harga. Jadi kami tidak menyalahkan konsumennya," ujar ujar General Manager Garuda Indonesia Branch Office Pekanbaru Mohammad R Pahlevi di Pekanbaru, Selasa. Menurut dia, pihaknya tidak harus berdiam diri menghadapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Kebijakan tersebut diberlakukan pada Februari 2014. Sebagai maskapi penerbangan dia menilai, Garuda yang memiliki kantor perwakilan di Pekanbaru masih kurang dalam melakukan sosialisai baik terhadap pihak perusahaan yang memiliki daerah operasinal di Riau dan sekolah-sekolah di provinsi tersebut. "Akhirnya depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang terus terjadi semakin dirasakan dan jadi masalah bagi industri penerbangan. Karena kita semuanya bayar pakai dolar AS," katanya. Meski demikian, lanjutnya, sebuah kebijakan yang dijalankan oleh Pemprov Riau pasti ada dasarnya kenapa tidak melakukan perjalan dinas keluar kota. Pihaknya menggangap masih banyak peluang pemasaran masakapi itu yang terus bisa mereka gali. "Tapi baru-baru ini beberapa instansi yang ada di Pekanbaru, mulai ada kegiatan perjalanan dinas. Sekarang ini, alhamdulillah load factor kita sudah diatas rata-rata 70 persen untuk setiap kali penerbangan," ucapnya. Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Riau sebelumnya mengimbau para pelaku usaha travel yang ada di daerah tersebut harus lebih kreatif menyusul pembatasan perjalanan dinas pejabat di lingkungan Pemprov Riau. "Kebijakan pemprov yang memperketat perjalanan dinas, menjadi pukulan berat bagi para pebisnis travel. Meski demikian, perusahaan perjalanan diharapkan bisa lebih kreatif mencari jalan keluar," ujar Ketua Asita Riau, Ibnu Mas'ud. Standar tiket pesawat untuk perjalanan dinas di lingkungan Pemprov Riau adalah Garuda Indonesia. Dengan kebijakan tersebut, maka dipastikan terjadi pengurangan perjalanan dinas dan pembelian tiket pesawat menjadi menurun. "Mungkin tidak ada sama sekali per harinya. Sebab, pejabat level eselon I dan eselon II yang biasanya melakukan perjalanan tiga kali dalam sepekan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, kini jadi tak ada," katanya. (*/jno)