REI Jatim Minta Pemerintah Sosialisasikan Program Rusun

Surabaya, (Antara) - Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia Jawa Timur mendukung program pemerintah dalam memperbanyak pembangunan rumah susun di berbagai daerah, tetapi mereka meminta program tersebut disosialisasikan secara intensif kepada para pengembang perumahan. Ketua DPD REI Jatim Totok Lusida ketika dihubungi wartawan di Surabaya, Kamis, mengemukakan pemerintah memang seharusnya mengembangkan konsep rumah vertikal, seiring semakin melambatnya pembangunan rumah tapak akibat ketersediaan lahan yang semakin terbatas dan mahal. "Mau tidak mau, arahnya memang harus ke sana (rumah susun), meskipun secara hitungan pembangunannya lebih mahal. Tapi, itu salah satu solusi dalam menyiasati semakin terbatasnya lahan yang tersedia dan juga harganya terus naik," katanya. Prinsipnya, lanjut Totok Lusida yang terpilih memimpin REI Jatim periode 2014-2017 pada Musda ke-13 di Kota Batu, 17-19 Juni, itu, para pengembang mendukung program tersebut, tetapi pemerintah juga perlu membicarakan hal ini dengan REI untuk kemudian disosialisasikan kepada pengembang dan masyarakat. "Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai program ini, karena ada sebagian dari mereka yang lebih senang tinggal di rumah tapak daripada rusun. Begitu juga pengembang, banyak yang tidak terbiasa mengembangkan rusun," tambahnya. Sebelumnya (16/6), Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di Semarang mengatakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) merupakan harga mati, karena saat ini lahan untuk pembangunan rumah tapak semakin terbatas. "Kalau pembangunan landed house (rumah tapak) dibiarkan, maka ketersediaan lahan kita akan terus berkurang," katanya setelah membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Rusunawa II dan III tahun 2014. Ia mengakui masih banyak pengembang yang merasa keberatan membangun rusun dengan alasan belum terbiasa. Kendati demikian, langkah tersebut mau tidak mau harus dilakukan, mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah. Pada tahun 2014, lanjut Menpera, pemerintah rencananya membangun 800 unit rusun di berbagai daerah dan hingga saat ini sudah terealisasi sekitar 300 unit rusun. "Saat ini anggaran dalam satu tahun untuk pembangunan rusunawa sekitar Rp1,4 triliun hingga Rp1,5 triliun. Harapan saya terhadap pemerintahan yang baru mendatang, anggaran bisa dinaikkan menjadi Rp15 triliun per tahun," jelasnya. Program pembangunan rusun juga menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan rumah sederhana tapak (rumah murah) dari masyarakat yang terus meningkat setiap tahun, sementara realisasi pembangunannya tidak sebanding dengan permintaan. Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy saat menghadiri Musda REI Jatim, Rabu (18/6), mengungkapkan kebutuhan rumah sederhana tapak (RST) setiap tahun mencapai sekitar 700 ribu unit, sementara realisasi pembangunannya hanya 400 ribuan unit. "Angka backlog (penundaan pembangunan perumahan) terus naik dan sampai akhir tahun ini diperkirakan mencapai 15 juta unit. Diperlukan kebijakan terobosan dari pemerintah untuk mengurangi backlog tersebut," katanya. (*/sun)