Mentawai, (Antara)- Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet menegaskan program cetak sawah tetap dijalankan, meski tahun ini daerahnya kembali menyalurkan beras miskin. "Cetak sawah ini merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk menuju swasembada pangan. Jadi mesti tetap kita jalankan sampai target 1.000 hektare pada tahun 2016 nanti tercapai," kata bupati di Sikakap, Minggu (30/3). Masalah beras miskin (raskin) di Mentawai, kata Yudas, Pemkab Mentawai menyetujui untuk kembali menerima jatah itu, asal pendistribusiannya langsung ditangani Bulog Sumbar. "Ya silahkan Bulog mendistribusikan sendiri sampai ke desa-desa penerima raskin itu," ujarnya. Selain masalah pendistribusian, dia juga meminta kualitas beras yang akan disalurkan harus baik dan layak dikonsumsi rakyat. "Saya tidak mengada-ada, meski kita baru panen perdana, tapi saya sudah buktikan kualitas produksi sawah kita sendiri, nasi dari beras panen di Desa Saibi, ternyata rasanya manis, dan enak," kata dia. Program cetak sawah lanjut dia, mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, bahkan beberapa kepala dusun sudah menyediakan lahannya untuk segera digarap untuk cetak sawah ini. Namun demikian, dia menjanjikan untuk tetap menyalurkan raskin kepada 10.303 rumah tangga sasaran (RTS) di daerahnya di tahun 2014. Ini sesuai hasil kesepakatan di ruang Sekretaris Pemprov Sumbar Jumat (28/3). "Sekarang kita di Taikako, kepala dusunnya sudah menyerahkan lahanya seluas 1,5 hektare untuk cetak sawah ini, tapi kita juga tetap jalankan penyaluran raskin sesuai kesepakatan dalam rapat kemarin. Namun tentu juga dipertimbangkan beberapa catatan dari kita, antara lain menyangkut data penerima raskin, sistem pendistribusian, dan yang terpenting masalah kualitas beras harus layak dikonsumsi," ujar Yudas. Tidak tersalurkannya jatah beras miskin di Mentawai sejak pertengah 2012 dan sepanjang 2013, ternyata mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Pusat. Pada Jumat, (28/3) Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, Pemprov Sumbar, Pemkab Mentawai dan Divisi Regional Bulog Sumbar, menggelar rapat bersama, dan menghasilkan empat hal yang menjadi putusan terkait raskin Mentawai. Pertama, semua pihak menyetujui bahwa pemberdayaan masyarakat diperlukan dan masyarakat jangan dimanja dengan sejumlah bantuan. Kedua, data penerima raskin di Mentawai akan dikoordinasikan dengan BPS dan TNP2K. Ketiga, sementara dilakukannya validasi terhadap data penerima raskin, Pemkab Mentawai tetap menyalurkan raskin kepada masyarakat dengan menggunakan data yang sudah ada. Keempat, kepada tim koordinasi raskin diminta untuk lebih aktif melihat kualitas beras yang akan disalurkan. Tim koordinasi kabupaten dan provinsi bisa menolak raskin jika menilai kualitas raskin yang akan dibagikan tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat. (**/dio/WIJ)

Pewarta : 34
Editor :
Copyright © ANTARA 2024