Jakarta, (Antara) - Masyarakat Pulau Sumatera menunggu keseriusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Penugasan Negara kepada salah satu BUMN untuk segera membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans-Sumatera , kata seorang legislator.
"Masyarakat Sumatera sedang menunggu itu (Perpres) dan Perpres tersebut akan menjadi landasan hukum bagi pembangunan dan pengembangan jalan tol di wilayah Sumatera yang menghubungkan Aceh hingga Bakauheni Lampung," kata Ketua Bidang Infrastruktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Rully Chairul Azwar yang juga Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Bengkulu dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, masyarakat Sumatera sudah lama menunggu jalan Tol Trans-Sumatera maupun Jalan Trans-Sumatera yang akan menghubungkan seluruh sentra ekonomi dan sentra produksi yang ada di wilayah Sumatera, untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Sumatera.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Undang-undang Insinyur Indonesia ini meyakinkan pemerintah untuk tidak takut ada tudingan miring terhadap rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, asalkan proses pelaksanaannya secara transparan dan sesuai perundangan yang berlaku.
"Biaya yang dikeluarkan pemerintah kan semacam investasi dan nanti akan dikembalikan oleh Badan Usaha Milik Negara yang menjadi pengembang maupun operator jalan tol melalui penerimaan keuntungan dari jalan tol itu sendiri," katanya.
Kemudian, lanjut dia, pemerintah akan mendapatkan beberapa keuntungan. Pertama, masyarakat Sumatera menjadi maju ekonomi dan kesejahteraannya. Kedua, uang yang dibayarkan untuk pembangunan jalan tol akan dikembalikan lewat pendapatan atau penghasilan yang diperoleh apabila jalan tol tersebut sudah beroperasi.
"Atau hasil yang diperoleh pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan jalan tol lainnya. Ketiga, jalan tol itu sendiri kan milik pemerintah," kata Rully.
Sependapat dengan Rull