Kota Padang (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengatakan program food estate yang digagas Presiden Prabowo Subianto ditujukan untuk memutus ketergantungan impor pangan Indonesia dengan sejumlah negara.

"Satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, Presiden sudah menganalisis lebih awal untuk mengatasi ketergantungan impor," kata Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono di Kota Padang, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Menurutnya, Presiden sudah melakukan langkah visioner karena lebih dulu memikirkan dampak konflik global yang berpengaruh pada ketahanan pangan di banyak negara termasuk Indonesia. Sebagai contoh, jika Indonesia masih mengimpor beras ke Thailand, maka akan mengalami kesulitan imbas konflik negara itu dengan Kamboja.

"Presiden sudah lebih dulu memikirkan ini dalam Asta Cita dan menghentikan impor beras dari Thailand," ujar dia.

Ia mengatakan program ketahanan pangan atau swasembada pangan yang digagas Presiden tidak hanya semata-mata untuk memutus mata rantai impor. Namun, lebih dari itu kebijakan ini menyangkut harkat dan martabat Indonesia serta mengutamakan kepentingan petani.

"Kemandirian pangan adalah harkat dan martabat rakyat. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh mengemis makanan dari bangsa lain," ujarnya menegaskan.

Dalam kunjungan ke Ranah Minang, Mardiono kembali mengingatkan bahwa situasi global saat ini menimbulkan ketidakpastian banyak negara. Sebab, di saat bersamaan terdapat banyak negara yang sedang berkecamuk dengan perang atau berkonflik. Konflik dan pertikaian tersebut secara tidak langsung akan berdampak terhadap perekonomian dan situasi geopolitik dunia.