Pulau Punjung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) mengatakan pembangunan sekolah rakyat merupakan program nasional pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sebagai strategi jangka panjang.
"Ini bukan hanya proyek fisik, tetapi investasi pendidikan strategis yang tidak mungkin terwujud tanpa keseriusan pemerintah daerah, dan dukungan penuh pemerintah provinsi dalam meyakinkan pemerintah pusat,” kata Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dharmasraya, Catur Eby, di Pulau Punjung, Minggu.
Ia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat senilai Rp200 miliar tersebut saat ini telah memasuki tahap lelang dan akan mulai dikerjakan dalam waktu dekat.
"Proyek ini ditarget selesai pertengahan tahun 2026, dan mulai operasional pada tahun ajaran tahun depan," ujarnya.
Menurut dia kepastian pembagunan sekolah rakyat akan segera dimulai setelah tim dari Kementerian PUPR meninjau rencana pembangunan Sekolah Rakyat, di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Jumat (21/11)
"Peninjauan bersama tim kementerian dilakukan setelah lahan yang disiapkan dinyatakan siap dibangun, dan memenuhi seluruh kriteria serta prosedur yang ditetapkan," ujarnya.
Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat mampu memperluas akses pendidikan berkualitas, menciptakan generasi unggul, serta menjadi pusat pengembangan keterampilan berbasis kebutuhan lokal dengan tujuan memutus rantai kemiskinan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) RI telah menyetujui usulan pembangunan sekolah rakyat di daerah itu.
Ia menyebutkan sekolah rakyat akan menampung sekitar 1.000 murid dengan beasiswa penuh. Mulai dari asrama, makan hingga biaya sekolah.
Program ini bertujuan memberi akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga pra sejahtera. Dengan adanya sekolah ini, selain peningkatan pendidikan, juga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, tambah dia.