Lubuk Sikaping (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Lubuk Sikaping mendorong adanya sinergi lintas sektor dalam mengawal implementasi program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kepala KPPN Lubuk Sikaping Syahrawi Munthe menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan MBG dan KDMP di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor.
"KPPN Lubuk Sikaping mendorong sinergi antara pemerintah daerah, perangkat nagari (desa), dan pihak terkait dalam implementasi dua program strategis nasional tersebut," terang Syahrawi Munthe di Lubuk Sikaping, Jumat.
Syahrawi Munthe mengatakan bahwa KPPN Lubuk Sikaping sudah membentuk wadah untuk menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam mengawal implementasi MBG dan KDMP.
"Kita sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan dari Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, antara lain Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), Kepala BKAD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, serta Kepala Dinas Koperasi dan UKM di kedua kabupaten untuk evaluasi program," tambahnya.
Lewat rapat kordinasi ini kata dia menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, dan memperkuat kolaborasi.
"Kita memastikan bahwa program dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik.
"Sehingga menunjang tumbuh kembang anak, menurunkan angka stunting, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan," katanya.
Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah inisiatif penguatan kelembagaan ekonomi nagari (desa) melalui pembentukan koperasi berbadan hukum di seluruh nagari.
"Tujuannya untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal, meningkatkan akses pembiayaan, serta menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari," katanya.
Bidang usaha KDMP kata dia mencakup sektor-sektor strategis yang mendukung ekonomi kerakyatan.
"Antara lain gerai produk kebutuhan pokok(sembako), gerai obat murah atau apotik nagari, klinik nagari, unit simpan pinjam, dan gerai pergudangan (cold storage/cold chain) dan logistik (distribusi)," katanya.
Untuk kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan usaha kebutuhan masyarakat nagari setempat serta karakteristik wilayah dengan bidang usaha tersebut.
"KDMP diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi nagari sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Silfia Evayanti, menyampaikan bahwa program MBG telah resmi diluncurkan pada Kamis, 22 Mei 2025 di MTsN 1 Pasaman yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Pasaman, unsur Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG), Koordinator BINDA Wilayah Pasaman, serta jajaran SKPD terkait.
"Hingga saat ini, di Kabupaten Pasaman baru terdapat satu SPPG yang dikelola oleh Yayasan Mapalus Alumni Smanto Satu Tujuh Puluh dan Satu Tondano, beralamat di Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping," katanya.
Adapun penerima manfaat MBG di Pasaman mencapai 3.313 siswa yang tersebar pada 11 sekolah. Sementara untuk program KDMP, seluruh 62 nagari di Kabupaten Pasaman telah memiliki badan hukum KDMP.
Sementara Pejabat (Pj) BKAD Kabupaten Pasaman Barat Zulfi Agus menyampaikan bahwa hingga saat ini program MBG belum berjalan di wilayahnya.
"Meski demikian, progres pembentukan kelembagaan KDMP cukup menggembirakan, karena seluruh 90 nagari di Kabupaten Pasaman Barat telah membentuk badan hukum KDMP," kata Zulfi Agus.