Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi dan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta membahas penguatan sinergi untuk mendukung keamanan, kenyamanan, serta pembangunan yang berkelanjutan di provinsi itu.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut selama ini dukungan Polri sangat terasa, tercermin dari dukungan yang diberikan Polda Sumbar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Sumbar.
"Kami berterima kasih dan berkomitmen akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Sumbar, begitu pun dengan jajaran Polres hingga Polsek di seluruh daerah di Sumbar," ujarnya di Padang, Senin.
Sementara itu, Irjen Pol Gatot mengaku membawa beberapa titipan tugas pokok yang diamanahkan Kapolri kepada dirinya selaku Kapolda Sumbar yang baru. Ia pun berharap agar sinergi yang telah terjalin antara Polda dan Pemprov Sumbar selama ini, semakin erat dan semakin menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
"Sebagaimana arahan Kapolri, kami tentu ingin meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemprov Sumbar dalam mendukung keamanan, kenyamanan, dan pembangunan di Sumbar," katanya.
Ia menyebut beberapa hal yang dititipkan Kapolri antara lain, menegaskan komitmen Polri untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, serta mendukung terlaksananya program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, sebagaimana yang tercantum dalam Astacita.
"Kami ingin memastikan bahwa polisi hadir memberikan rasa aman dan nyaman. Beberapa fokus kami antara lain terkait penanganan masalah tambang. Kemudian, terkait masalah tawuran di kalangan remaja. Terlebih, beberapa waktu lagi kita memasuki Ramadhan," katanya.
Selain itu, Irjen Gatot juga menyinggung pentingnya mendukung pariwisata di Sumbar, yang salah satunya bisa disejalankan dengan wacana pembangunan Sekolah Polisi Wanita (Polwan) di Bukittinggi. Dalam hal ini, Polri berharap agar Pemprov Sumbar dapat memberikan dukungan, termasuk soal penyediaan lahan untuk bangunan sekolah tersebut.
Menanggapi hal itu, Gubernur Mahyeldi memastikan telah menginstruksikan jajarannya pada dinas terkait untuk mengelola aktivitas pertambangan, sehingga tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, ia juga telah meminta OPD terkait untuk lebih intens mengatasi masalah sosial seperti tawuran remaja, gelandangan, pengemis, dan sejenisnya.
"Terkait pembangunan Sekolah Polwan di Sumbar, tentu kita sangat menyambut dengan tangan terbuka, karena kita juga mengharapkan hal yang sama. Terkait ketersediaan lahan, kami akan diskusikan lagi lebih lanjut bersama OPD terkait dan pemerintah kabupaten/kota," katanya.*