Jakarta, (Antara) - Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda menyesalkan dibatalkannya rencana penjualan tank Leopard ke Indonesia pada 2011.
"Keputusan yang dibuat parlemen Belanda yang saya sesalkan," kata Menteri Pertahanan Kerajaan Belanda Jeanine Hennis Plasschaert, saat mengunjungi Kementerian Pertahanan RI di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pendahulunya mengalami waktu sulit ketika menghadapi masalah itu, bahkan dirinya tak mau kejadian seperti ini terjadi kembali.
"Kalau kita bicara kerja sama dan 'partnership'. Hal ini tidak boleh lagi terjadi ke depan. Saya sudah diskusikan ke Menhan bahwa demokrasi adalah jalan yang bergejolak. Kita semua harus sepakat dengan parlemen jadi secara khusus saya menyesal atas apa yang terjadi soal tank," katanya.
Pada 2011, parlemen Belanda menolak rencana penjualan sejumlah tank Leopard ke Indonesia karena dinilai rawan dengan aksi pelanggaran hak asasi manusia.
Namun demikian, Plasschaert mengatakan penyesalan tersebut tidak lantas dapat diartikan bahwa Belanda akan kembali memproses penjualan tank ke Indonesia.
"Tidak ada deal yang spesifik saat ini. Saya tak bisa memohonkan maaf atas proses demokrasi yang terjadi," ucapnya.
Ia pun menyesal karena peristiwa penolakan penjualan tank ke Indonesia tidak menguatkan hubungan kedua negara.
"Saya menghargai kerja sama kedua negara. Tetapi merevisi keputusan atas (pembatalan penjualan) tank itu tak akan memberangus hubungan Indonesia-Belanda," tegasnya.
Namun, pada akhirnya Indonesia membeli tank Leopard dari negara pembuatnya langsung, yakni Jerman. Indonesia juga mendapatkan tank sedang Marder dari kerja sama pembelian Leopard tersebut.
Menteri Pertahanan Kerajaan Belanda Jeanine Hennis Plasschaert berkunjung ke Indonesia untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, menteri pertahanan kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama pertahanan secara lebih konkret yang dapat menguntungkan kedua negara.
Kerja sama pertahanan tersebut antara lain mencakup bidang pendidikan dan pelatihan serta pengadaan peralatan pertahanan. Kerja sama pada sektor pengadaan peralatan dan industri pertahanan menjadi salah satu agenda penting.
"Kami di sini membahas masalah-masalah yang terkait masalah global, regional, dan hubungan bilateral Indonesia-Belanda. Kami baru akan bicarakan soal MoU kerjas ama pertahanan ke depan. Kita bisa bicarakan di atas kertas apa yang kami butuhkan dan mereka bisa berikan," ujar Purnomo.
Dalam waktu dekat, Kementerian Pertahananan RI akan ke Belanda untuk memformulasikan nota kesepahaman (MoU).
Purnomo mengatakan, Indonesia dan Belanda merupakan dua negara penting yang memainkan peran dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas dunia. Kerja sama pertahanan kedua negara terus meningkat dan telah memberikan manfaat tidak hanya untuk kedua negara, melainkan dunia internasional.
Bersamaan dengan kunjungan Menhan Belanda itu, dalam rangka meningkatkan kerja sama pertahanan Indonesia-Belanda, Kemhan kedua negara menandatangani "Letter of Intent" (LoI) tentang kerja sama pertahanan, yang ditandatangani oleh Dirjen Strahan Kemhan Sonny ES Prasetyo dan 'Principal Director of General Policy Affairs' Wim Bargerbos, yang disaksikan oleh Menhan kedua negara. (*/jno)