Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
“Oleh sebab itu, pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 menjadi salah satu target yang saat ini disasar oleh pemerintah,” katanya dalam acara CEO INSIGHT - 15TH KOMPAS100 CEO FORUM di Jakarta, Selasa.
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) diharapkan menurun sebesar 51,51 persen secara kumulatif selama tahun 2010-2045 atau secara tahunan 80,98 persen di tahun 2045, di bawah skenario business as usual untuk dapat menuju NZE pada 2060.
Pada paparannya, pemerintah disebut akan mengintegrasikan pendekatan nature-base solution yang melibatkan alam dalam perencanaan wilayah, sehingga dapat menciptakan wilayah lebih berkelanjutan, layak huni, dan tangguh. Hal ini ditandai dengan pengelolaan sebagai ekosistem, yakni subsistem dinamis yang menghubungkan komponen sosial, alam, dan buatan/bangunan.
Selain itu, pembangunan dan pengembangan wilayah berbasis sustainable infrastructure (keberlanjutan infrastruktur).
Beberapa poin utama keberlanjutan infrastruktur adalah melestarikan sumber daya alam nasional, keberlanjutan standar hidup masyarakat, serta keberlanjutan operasional infrastruktur.
“Pemerintah akan mengarahkan fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan pada keakuratan potensi dan kebutuhan di suatu lokasi, integrasi dengan rencana pembangunan suatu wilayah dengan wilayah lain (sehingga) ada konektivitas, integrasi dengan infrastruktur yang sudah ada dan rencana pembangunan infrastruktur lainnya, momen yang tepat untuk pembangunan infrastruktur baru, dan skema pendanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang inovatif. Yang terakhir ini selalu jadi masalah, financing,” ungkap Febrian.
Pencapaian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui transisi energi yang diarahkan untuk peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam berbagai kegiatan perekonomian pada tahun 2025. Misalnya ialah implementasi kebijakan karbon kredit secara luas, pengalihan subsidi bahan bakar fosil menuju subsidi energi terbarukan, dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik.
Indonesia juga dinyatakan butuh melakukan lompatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui dekarbonisasi. Investasi skenario menuju NZE 2025-2060 sebesar Rp794,6 triliun.
Target dekarbonisasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 diterapkan terutama pada bidang energi, lahan berkelanjutan, pertanian, serta pengelolaan limbah
“Jika pemerintah dan swasta mengalokasikan 2 persen dari investasinya ke investasi hijau, maka masih terdapat investment debt sebesar Rp458,2 triliun dari tahun 2025-2060,” kata Waka Bappenas.
Penerapan kebijakan pembiayaan hijau alternatif seperti realokasi subsidi, pajak karbon, dan perdagangan karbon dianggap dapat mengisi 84 persen gap tersebut. Dengan demikian, masih diperlukan pendanaan inovatif dan investasi hijau yang berkelanjutan lainnya.
“Segala upaya transformatif dan perencanaan harus disusun dan harus diimplementasikan pada saat ini dan dalam lama tahun ke depan fondasi pembangunan nasional untuk pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan akan semakin diperkuat. Oleh karena itu, saya rasa semua pihak perlu berkolaborasi serta berkomitmen untuk berkontribusi dan berbagi peran dalam mewujudkan perencanaan tersebut. Dengan didukung oleh kapasitas dan alternatif pendanaan yang kuat, Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan tentunya akan dapat kita wujudkan bersama,” ucap dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappenas: RI berkomitmen kuat laksanakan pembangunan berkelanjutan
“Oleh sebab itu, pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 menjadi salah satu target yang saat ini disasar oleh pemerintah,” katanya dalam acara CEO INSIGHT - 15TH KOMPAS100 CEO FORUM di Jakarta, Selasa.
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) diharapkan menurun sebesar 51,51 persen secara kumulatif selama tahun 2010-2045 atau secara tahunan 80,98 persen di tahun 2045, di bawah skenario business as usual untuk dapat menuju NZE pada 2060.
Pada paparannya, pemerintah disebut akan mengintegrasikan pendekatan nature-base solution yang melibatkan alam dalam perencanaan wilayah, sehingga dapat menciptakan wilayah lebih berkelanjutan, layak huni, dan tangguh. Hal ini ditandai dengan pengelolaan sebagai ekosistem, yakni subsistem dinamis yang menghubungkan komponen sosial, alam, dan buatan/bangunan.
Selain itu, pembangunan dan pengembangan wilayah berbasis sustainable infrastructure (keberlanjutan infrastruktur).
Beberapa poin utama keberlanjutan infrastruktur adalah melestarikan sumber daya alam nasional, keberlanjutan standar hidup masyarakat, serta keberlanjutan operasional infrastruktur.
“Pemerintah akan mengarahkan fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan pada keakuratan potensi dan kebutuhan di suatu lokasi, integrasi dengan rencana pembangunan suatu wilayah dengan wilayah lain (sehingga) ada konektivitas, integrasi dengan infrastruktur yang sudah ada dan rencana pembangunan infrastruktur lainnya, momen yang tepat untuk pembangunan infrastruktur baru, dan skema pendanaan dan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang inovatif. Yang terakhir ini selalu jadi masalah, financing,” ungkap Febrian.
Pencapaian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui transisi energi yang diarahkan untuk peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam berbagai kegiatan perekonomian pada tahun 2025. Misalnya ialah implementasi kebijakan karbon kredit secara luas, pengalihan subsidi bahan bakar fosil menuju subsidi energi terbarukan, dan peningkatan penggunaan kendaraan listrik.
Indonesia juga dinyatakan butuh melakukan lompatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui dekarbonisasi. Investasi skenario menuju NZE 2025-2060 sebesar Rp794,6 triliun.
Target dekarbonisasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 diterapkan terutama pada bidang energi, lahan berkelanjutan, pertanian, serta pengelolaan limbah
“Jika pemerintah dan swasta mengalokasikan 2 persen dari investasinya ke investasi hijau, maka masih terdapat investment debt sebesar Rp458,2 triliun dari tahun 2025-2060,” kata Waka Bappenas.
Penerapan kebijakan pembiayaan hijau alternatif seperti realokasi subsidi, pajak karbon, dan perdagangan karbon dianggap dapat mengisi 84 persen gap tersebut. Dengan demikian, masih diperlukan pendanaan inovatif dan investasi hijau yang berkelanjutan lainnya.
“Segala upaya transformatif dan perencanaan harus disusun dan harus diimplementasikan pada saat ini dan dalam lama tahun ke depan fondasi pembangunan nasional untuk pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan akan semakin diperkuat. Oleh karena itu, saya rasa semua pihak perlu berkolaborasi serta berkomitmen untuk berkontribusi dan berbagi peran dalam mewujudkan perencanaan tersebut. Dengan didukung oleh kapasitas dan alternatif pendanaan yang kuat, Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan tentunya akan dapat kita wujudkan bersama,” ucap dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappenas: RI berkomitmen kuat laksanakan pembangunan berkelanjutan