Padang (ANTARA) - Tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan validasi terhadap inovasi Dashboard Pembangunan Sumbar yang menjadi unggulan provinsi itu dalam Innovative Goverment Award (IGA) 2024.
Tim Teknis Validasi Indeks Inovasi Daerah BKDN Kemendagri, Wellem Abarua, di Padang, Senin, mengatakan verifikasi dan validasi itu untuk memastikan inovasi tersebut sesuai dengan yang telah dipresentasikan di Kemendagri.
"Kita ditugaskan untuk mencocokkan antara yang disampaikan dalam presentasi dengan fakta di lapangan," katanya.
Anggota Tim Penilai IGA Award 2024, Abdul Rasyid, menambahkan, salah satu yang diverifikasi adalah terkait manfaat. Inovasi yang dihadirkan harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dalam proses verifikasi dan validasi tersebut, tim penilai melakukan cek silang terhadap sejumlah lembaga, akademisi, tokoh masyarakat hingga media massa terkait manfaat inovasi Dashboard Pembangunan Sumbar tersebut.
Kepala Bappeda Sumbar, Meddy Iswandi, mengatakan Dashboard Pembangunan Sumbar merupakan inovasi untuk transparansi program, kegiatan, kinerja OPD hingga penganggaran pemerintah provinsi, yang bisa diakses kapan saja oleh masyarakat.
"Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan akses data sehingga bisa ikut mengawal pembangunan daerah," katanya.
Tidak itu saja, masyarakat juga diberikan akses untuk berinteraksi langsung dengan Pemprov Sumbar melalui aplikasi Lapor Pak yang juga terintegrasi dengan Dashboard Pembangunan Sumbar.
"Masyarakat bisa melaporkan apa saja melalui aplikasi. Laporan itu diterima admin dan langsung didistribusikan pada OPD terkait," katanya.
Meddy menyebut Dashboar Pembangunan Sumbar itu juga akan mendorong OPD bekerja lebih baik dan sesuai aturan karena semua kegiatannya terpantau secara realtime.
Sementara itu Plt Kepala Balitbang Sumbar, Yulius Honesty mengatakan daerah itu selalu mendapatkan penghargaan Provinsi Terinovatif setiap tahun sejak 2018. Bahkan pada 2022 dan 2023, selain penghargaan, Sumbar juga mendapatkan insentif fiskal dari Kemendagri atas inovasi-inovasi yang dihadirkan.
"Kita berharap tahun ini, Pemprov Sumbar kembali meraih penghargaan tersebut, kalau bisa menjadi pemuncak," ujarnya.
Dalam proses verifikasi dan validasi itu ikut hadir sejumlah unsur di antaranya Komisi Infomasi Sumbar, BPKP Sumbar, akademisi dari Unand, perwakilan media hingga tokoh masyarakat.
Tim Teknis Validasi Indeks Inovasi Daerah BKDN Kemendagri, Wellem Abarua, di Padang, Senin, mengatakan verifikasi dan validasi itu untuk memastikan inovasi tersebut sesuai dengan yang telah dipresentasikan di Kemendagri.
"Kita ditugaskan untuk mencocokkan antara yang disampaikan dalam presentasi dengan fakta di lapangan," katanya.
Anggota Tim Penilai IGA Award 2024, Abdul Rasyid, menambahkan, salah satu yang diverifikasi adalah terkait manfaat. Inovasi yang dihadirkan harus bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dalam proses verifikasi dan validasi tersebut, tim penilai melakukan cek silang terhadap sejumlah lembaga, akademisi, tokoh masyarakat hingga media massa terkait manfaat inovasi Dashboard Pembangunan Sumbar tersebut.
Kepala Bappeda Sumbar, Meddy Iswandi, mengatakan Dashboard Pembangunan Sumbar merupakan inovasi untuk transparansi program, kegiatan, kinerja OPD hingga penganggaran pemerintah provinsi, yang bisa diakses kapan saja oleh masyarakat.
"Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan akses data sehingga bisa ikut mengawal pembangunan daerah," katanya.
Tidak itu saja, masyarakat juga diberikan akses untuk berinteraksi langsung dengan Pemprov Sumbar melalui aplikasi Lapor Pak yang juga terintegrasi dengan Dashboard Pembangunan Sumbar.
"Masyarakat bisa melaporkan apa saja melalui aplikasi. Laporan itu diterima admin dan langsung didistribusikan pada OPD terkait," katanya.
Meddy menyebut Dashboar Pembangunan Sumbar itu juga akan mendorong OPD bekerja lebih baik dan sesuai aturan karena semua kegiatannya terpantau secara realtime.
Sementara itu Plt Kepala Balitbang Sumbar, Yulius Honesty mengatakan daerah itu selalu mendapatkan penghargaan Provinsi Terinovatif setiap tahun sejak 2018. Bahkan pada 2022 dan 2023, selain penghargaan, Sumbar juga mendapatkan insentif fiskal dari Kemendagri atas inovasi-inovasi yang dihadirkan.
"Kita berharap tahun ini, Pemprov Sumbar kembali meraih penghargaan tersebut, kalau bisa menjadi pemuncak," ujarnya.
Dalam proses verifikasi dan validasi itu ikut hadir sejumlah unsur di antaranya Komisi Infomasi Sumbar, BPKP Sumbar, akademisi dari Unand, perwakilan media hingga tokoh masyarakat.