Washington, (Antara/AFP) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Sabtu menyeru majelis rendah Kongres "menghentikan sandiwara ini" dan mengakhiri penghentian layanan pemerintah dengan menyetujui tanpa syarat anggaran belanja federal. "Berikanlah keputusan itu. Hentikan sandiwara ini. Akhiri penghentian layanan pemerintah sekarang," kata Obama dalam pidato mingguan radionya dan pidato video. Pemerintah AS menutup seluruh kecuali operasi-operasi penting awal pekan ini ketika para anggota Kongres menolak menyetujui dana bagi operasi-operasi pemerintah tanpa terlebih dulu menangguhkan atau pendanaan bagi undang-undang pemeliharaan kesehatan baru yang dikenal dengan nama Obamacare. Senat AS telah menyetujui satu anggaran belanja, dan "suara-suara dari partai Republik dan Demokrat cukup di Dewan Perwakilan Rakyat yang ingin melakukan tindakan yang sama, dan mengakhiri penghentian layanan pemerintah segera," kata Obama. "Tetapi kelompok kanan dari Partai Republik tidak ingin Ketua dewan itu John Boehner memberikan rancangan undang itu keputusan setuju atau tidak." Obama mengatakan ia "tidak ingin membayar uang tebusan dengan imbalan bagi pembukaan kembali layanan pemerintah. Dan saya tetap tidak akan membayar uang tebusan untuk ditukarkan bagi penaikan plafon utang." AS mencapai batas utangnya pada 17 Oktober, dan Kongres harus menyetujui peningkatan batas pinjaman atau Washington dapat gagal mengenai pembayaran pinjaman. Para pejabat memperingatkan akan dampak yang menimbulkan malapetaka dari kegagalan pembayaran pinjaman itu. "Tindakan pemerintah yang nekad menghentikan layanan itu berakibat pada kemacetan ekonomi yang dapat memburuk secara dramatis," kata Obama. Presiden itu mengatakan ia akan "selalu bekerja sama dengan siapapun dari partai lain dalam usaha meningkatkan ekonomi ini, menciptakan lapangan kerja dan memperoleh anggara belanja kita agar dapat bagi pekerjaan yang lama. "Tetapi tidak dibawah bayangan ancaman-ancaman pada ekonomi kita." Untuk menegaskan masalah ini Obama membaca dua surat dari orang yang terkena dampak penghentian layanan pemerintah, keduanya penduduk daerah-daerah konservatif dalam politik negara itu. (*/sun)