Bappeda: Penduduk miskin Kota Padang menurun

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, Sumatera Barat menyebut jumlah penduduk miskin di daerah itu pada 2024 mengalami penurunan dibandingkan 2023.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Yosefriawan di Padang, Kamis, mengatakan berdasarkan data Bappeda persentase penduduk miskin di kota itu sebanyak 4,06 persen (41,40 ribu jiwa).

"Angka itu menurun 0,11 persen jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2023 dengan persentase penduduk miskin di angka 4,17 persen (41,97 ribu jiwa)," katanya.

Ia mengatakan itu saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang.

Ia menyebut dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak untuk terus menurunkan angka kemiskinan di ibu kota Provinsi Sumbar tersebut.

"Rakor TKPK ini sangat penting dilakukan agar secara bersama- sama kita dapat membicarakan program pembangunan secara khusus untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Padang," katanya.

Ia menambahkan kemiskinan ekstrem Kota Padang juga menurun dari 0,64 persen tahun 2022 menjadi 0,15 persen tahun 2023 atau turun sebesar 0,49 persen atau sebanyak 4.850 jiwa sudah keluar dari kemiskinan ekstrem.

Ia menjelaskan angka kemiskinan Kota Padang 4,06 persen (kondisi Maret 2024) yang turun dari angka sebelumnya 4,17 persen di tahun 2023 sudah melebihi target RPJMD yaitu 4,10 persen tahun 2024.

"Pemkot Padang melakukan beberapa strategi untuk penanggulangan kemiskinan di antaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial dan layanan kesehatan," katanya.

Kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan dan pelatihan kerja dan mengurangi kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar serta memperbaiki infrastruktur.

Yosefriawan menyebut pendekatan itu saling mendukung dan diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga angka kemiskinan dapat berkurang secara signifikan.

"Untuk itu kami minta dukungannya semua pihak agar dapat bekerjasama serta saling bahu membahu sehingga angka kemiskinan ini dapat kita tekan sebagaimana yang kita harapkan," katanya.

Sementara itu Sekretaris Bappeda Novalino menyebutkan tujuan diadakannya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) untuk mengevaluasi perkembangan kondisi kemiskinan serta pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

"Selain itu, guna mempercepat penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Padang," katanya.

Pada Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan itu menghadirkan tiga orang narasumber terdiri atas pakar/praktisi, Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan BPS Kota Padang.*