Simpang Empat,- (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mencatat angka kemiskinan di daerah itu berdasarkan data 2023 sebanyak 33.520 jiwa atau 6,92 persen dan angka kemiskinan ekstrem sebesar 0,70 persen atau 3.410 jiwa.
"Kita terus berupaya menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan Pasaman Barat tersebut hanya turun 0,01 persen dari 2022," kata Pelaksana tugas Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat Ikhwanri di Simpang Empat, Jumat.
Ia mengatakan, dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) memiliki 36.040 kepala keluarga di antaranya 3.435 kepala keluarga dengan rumah tidak layak huni, 13.226 kepala keluarga tidak memiliki fasilitas buang air besar layak, 17.329 kepala keluarga tidak memiliki sumber air minum tidak layak, 544 kepala keluarga tidak memiliki sumber penerangan listrik PLN dan 5.936 kepala keluarga memasak dengan kayu dan minyak tanah.
Untuk menyikapi hal itu maka Pemkab Pasaman Barat mengambil kebijakan untuk mengelola variabel P3KE menjadi empat kelompok yakni variabel pokok, variabel prioritas, variabel pengendali, dan variabel program.
Dia menjelaskan, berdasarkan surat Bina Bangda Kemendagri, Nomor: 400.4.2/9839/Bangda terdapat 91 sub kegiatan yang didanai tahun 2024 untuk penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dengan 52 sub kegiatan untuk strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, 14 sub kegiatan untuk strategi meningkatkan pendapatan masyarakat dan 25 sub kegiatan untuk strategi untuk mengurangi jumlah kantong kemiskinan.
Adapun alokasi anggaran sebesar Rp206.526.031.744 atau sebesar 29,08 persen dari belanja langsung APBD Pasaman Barat.
Lalu Pemkab Pasaman Barat juga melakukan sanding data kemiskinan P3KE dengan data stunting e-PPGBM. Dari 5.098 balita stunting, 453 balita berada pada data kemiskinan, 109 balita diantara berada pada desil 1 P3KE.
Dari 109 balita stunting di desil 1, 60 balita tinggal di rumah tidak layak huni, 211 balita tidak memiliki fasilitas BAB yang layak, 239 balita tidak memiliki akses air minum layak, 3 balita tidak memiliki sumber penerangan listrik PLN dan 71 balita masih tinggal di rumah tangga yang memasak dengan kayu dan minyak tanah.
Untuk bantuan rumah tidak layak huni pada 2023 sebanyak 141 RTLH atau 54 persen merupakan penerima RTLH yang ada di data P3KE.
Untuk dinas pertanian, ada 52 penerima bantuan benih padi atau 32 persen merupakan penerima manfaat yang ada di data P3KE.
Sedangkan penerima beasiswa dari Baznas sebesar 179 penerima manfaat atau 10,8 persen berasal dari data P3KE.
Pasaman Barat juga mengejar isu kemiskinan dan stunting kepada perusahaan yang ada melalui inovasi berkolaborasi untuk kendalikan dan nol-kan stunting melalui intervensi gizi sensitif terpadu.
Pada 2023 telah didapatkan sebesar Rp101 juta untuk empat empat penerima manfaat dengan program renovasi rumah tidak layak huni, bantuan jamban, sambungan air minum, sambungan listrik dan kompor gas dan regulator.
"Pemkab Pasaman Barat menargetkan penurunan angka kemiskinan 0,08 dari 6,92 persen atau 33.520 jiwa menjadi 6,84 persen atau 26.816 jiwa pada tahun 2024 ini," katanya.
Pihaknya juga telah menerima kunjungan Pemkab Tangerang dengan berbagi informasi kiat penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kamis. (10/10).