Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Daniel Johan mengharapkan DPR Periode 2024–2029 dapat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat menjadi undang-undang.
"Kita sudah belasan tahun mendorong RUU Masyarakat Adat. Tetapi, selalu gagal. Kami termasuk yang terdepan untuk mengusulkan agar RUU Masyarakat Adat dapat segera disahkan," kata Daniel saat menghadiri acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir: Memperjuangkan Kebaharian Indonesia di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang itu akan menjadi salah satu prestasi DPR Periode 2024–2029.
"Mudah-mudahan ini (pengesahan RUU Masyarakat Adat) menjadi prestasi bagi anggota DPR yang baru," ucap dia.
Daniel pun menilai keberadaan UU Masyarakat Adat itu berperan penting untuk sejumlah hal, seperti mewujudkan kedaulatan bahari di tanah air. Hal itu, ujar dia, sejalan dengan salah satu hak yang dimiliki masyarakat adat, yaitu hak atas sumber daya alam dan hak atas lingkungan hidup.
Dalam kesempatan yang sama, dia pun menyampaikan bahwa dirinya sebagai anggota DPR membutuhkan masukan dari beragam pihak, di antaranya Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) terkait dengan hal-hal yang perlu diperjuangkan untuk mencapai kedaulatan bahari.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah mengatakan tiga Rancangan Undang-undang (RUU), yaitu Perampasan Aset, Masyarakat Hukum Adat, dan Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2024-2029.
Ia membeberkan, tiga RUU itu selama ini telah menjadi kepedulian masyarakat, sehingga DPR akan segera merampungkan di periode berikutnya.
"Jadi kami sudah bahas bahwa dua rancangan undang-undang yaitu Perampasan Aset dan Hukum Adat memang belum pernah dibahas periode lalu, maka akan kami masukkan ke prolegnas untuk periode depan," kata Dasco di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator harap DPR Periode 2024–2029 sahkan RUU Masyarakat Adat
"Kita sudah belasan tahun mendorong RUU Masyarakat Adat. Tetapi, selalu gagal. Kami termasuk yang terdepan untuk mengusulkan agar RUU Masyarakat Adat dapat segera disahkan," kata Daniel saat menghadiri acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir: Memperjuangkan Kebaharian Indonesia di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang itu akan menjadi salah satu prestasi DPR Periode 2024–2029.
"Mudah-mudahan ini (pengesahan RUU Masyarakat Adat) menjadi prestasi bagi anggota DPR yang baru," ucap dia.
Daniel pun menilai keberadaan UU Masyarakat Adat itu berperan penting untuk sejumlah hal, seperti mewujudkan kedaulatan bahari di tanah air. Hal itu, ujar dia, sejalan dengan salah satu hak yang dimiliki masyarakat adat, yaitu hak atas sumber daya alam dan hak atas lingkungan hidup.
Dalam kesempatan yang sama, dia pun menyampaikan bahwa dirinya sebagai anggota DPR membutuhkan masukan dari beragam pihak, di antaranya Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) terkait dengan hal-hal yang perlu diperjuangkan untuk mencapai kedaulatan bahari.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah mengatakan tiga Rancangan Undang-undang (RUU), yaitu Perampasan Aset, Masyarakat Hukum Adat, dan Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2024-2029.
Ia membeberkan, tiga RUU itu selama ini telah menjadi kepedulian masyarakat, sehingga DPR akan segera merampungkan di periode berikutnya.
"Jadi kami sudah bahas bahwa dua rancangan undang-undang yaitu Perampasan Aset dan Hukum Adat memang belum pernah dibahas periode lalu, maka akan kami masukkan ke prolegnas untuk periode depan," kata Dasco di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/9).*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator harap DPR Periode 2024–2029 sahkan RUU Masyarakat Adat