Padang (ANTARA) - Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggandeng sejumlah instansi pemerintah untuk mempercepat layanan publik di Kabupaten Agam usai bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi pada 11 Mei 2024.
"Setelah melakukan monitoring lapangan ombudsman menemukan masyarakat di daerah terdampak bencana membutuhkan percepatan dan afirmasi layanan publik," kata Penjabat sementara (Pjs) Ombudsman Provinsi Sumbar Adel Wahidi di Padang, Sabtu.
Hasil identifikasi tim ombudsman bersama sejumlah instansi terkait menemukan masyarakat masih menunggu percepatan layanan dan afirmasi. Layanan publik yang mendesak tersebut, yakni pengurusan ijazah hilang dan rusak, surat nikah, sertifikat tanah, kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan.
Menyikapi hal itu, ombudsman bersama Polres Kabupaten Agam, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan instansi lainnya akan membuka layanan kepengurusan yang dipusatkan di Nagari (desa) Bukik Batabuah, Kabupaten Agam pada 10 hingga 11 Oktober 2024.
"Seluruh masyarakat yang terdampak banjir lahar dingin silakan datang dan mengurus keperluannya," kata Adel.
Adel mengatakan layanan "jemput bola" tersebut merupakan bentuk kehadiran negara kepada masyarakat, khususnya yang terdampak bencana alam. Sebagian masyarakat yang tertimpa musibah bencana hidrometeorologi itu masih memerlukan layanan kepengurusan administrasi.
"Semua penyelenggara layanan publik terkait akan hadir. Masing-masing instansi akan membawa alat, seperti mobil perekam E-KTP, mobil layanan pertanahan dan sebagainya," kata dia.
Adel berharap percepatan layanan publik di lokasi terdampak bencana alam bisa membantu masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan. Sebab, sejak bencana terjadi pada 11 Mei 2024 hingga kini masih banyak warga yang belum bisa mengurus berbagai kepentingan administrasi, seperti ijazah, kartu keluarga, E-KTP, dan lainnya.
Ia menambahkan setelah layanan publik di Kabupaten Agam rampung, ombudsman bersama instansi lainnya melanjutkan kegiatan yang sama di Kabupaten Tanah Datar. Untuk diketahui, kedua wilayah tersebut merupakan kabupaten yang paling terdampak dihantam bencana banjir lahar dingin maupun banjir bandang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ombudsman-instansi pemerintah percepat layanan publik pascabencana