Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menyebut jumlah nagari atau desa tertinggal di daerah itu berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) berkurang drastis pada 2024.
"Berdasarkan IDM, pada 2023, dari 1.035 desa/nagari sebanyak 25 unit masih berstatus tertinggal. Jumlah itu berkurang drastis pada 2024 menjadi 10 desa," katanya di Padang, Rabu.
Ia mengatakan itu saat membuka sekaligus menjadi pembicara kunci pada Rapat Koordinasi (Rakor) Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat di Padang.
Mahyeldi mengatakan dalam satu tahun terakhir terjadi banyak perubahan dalam status desa/nagari berdasarkan IDM. Selain nagari/desa tertinggal yang berkurang drastis, jumlah nagari/desa berstatus mandiri di Sumbar meningkat signifikan.
Dalam IDM Sumbar 2024, nagari/desa mandiri berjumlah 368, sementara dalam IDM 2023 tercatat hanya 226. Sementara itu nagari/desa berstatus maju saat ini berjumlah 445, status berkembang sebanyak 212, dan berstatus tertinggal sebanyak 10 nagari/desa.
"Kita akan berupaya terus mewujudkan 0 nagari/desa tertinggal di Sumbar pada tahun ini," ujarnya.
Namun untuk mewujudkan itu semua, Mahyeldi berharap dukungan dan peran serta seluruh pihak dan pemangku kepentingan. Sebab, dalam upaya pengentasan nagari berstatus tertinggal, daerah kerap dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal, karena beban pengeluaran yang lebih tinggi ketimbang pendapatan.
"Dari seluruh Pemda di Sumbar, hanya Pemprov Sumbar yang belanja aparaturnya lebih kecil ketimbang pendapatan. Oleh karena itu, kita terus mencari cara untuk mengintervensi nagari/desa di Sumbar untuk segera naik status, dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, dan maju menjadi mandiri," ujarnya.
Mahyeldi meyakini, seluruh nagari/desa di Sumbar memiliki kapasitas dan potensi untuk menjadi maju dan mandiri. Hanya saja, perlu dilakukan pemetaan potensi serta pemanfaatan potensi-potensi itu secara terstruktur.
Oleh karena itu, Pemprov Sumbar saat ini tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) khusus untuk mengintervensi lebih jauh pembangunan di nagari/desa.
Sementara itu dalam laporannya Kepala Bidang Kerja Sama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan DPMD Sumbar, Vera Irawati menyebutkan, bahwa rakor IDM Sumbar kali ini diikuti oleh 194 peserta, yang terdiri dari OPD terkait dari kabupaten/kota, OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, akademisi, pendamping desa, hingga lembaga mitra pemerintahan.
"Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk menindaklanjuti hasil pengukuran IDM, meningkatkan sinergitas antar OPD dan antar Pemda, serta menyusun strategi yang lebih baik dalam peningkatan status nagari/desa di Sumbar," ujarnya.
"Berdasarkan IDM, pada 2023, dari 1.035 desa/nagari sebanyak 25 unit masih berstatus tertinggal. Jumlah itu berkurang drastis pada 2024 menjadi 10 desa," katanya di Padang, Rabu.
Ia mengatakan itu saat membuka sekaligus menjadi pembicara kunci pada Rapat Koordinasi (Rakor) Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat di Padang.
Mahyeldi mengatakan dalam satu tahun terakhir terjadi banyak perubahan dalam status desa/nagari berdasarkan IDM. Selain nagari/desa tertinggal yang berkurang drastis, jumlah nagari/desa berstatus mandiri di Sumbar meningkat signifikan.
Dalam IDM Sumbar 2024, nagari/desa mandiri berjumlah 368, sementara dalam IDM 2023 tercatat hanya 226. Sementara itu nagari/desa berstatus maju saat ini berjumlah 445, status berkembang sebanyak 212, dan berstatus tertinggal sebanyak 10 nagari/desa.
"Kita akan berupaya terus mewujudkan 0 nagari/desa tertinggal di Sumbar pada tahun ini," ujarnya.
Namun untuk mewujudkan itu semua, Mahyeldi berharap dukungan dan peran serta seluruh pihak dan pemangku kepentingan. Sebab, dalam upaya pengentasan nagari berstatus tertinggal, daerah kerap dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal, karena beban pengeluaran yang lebih tinggi ketimbang pendapatan.
"Dari seluruh Pemda di Sumbar, hanya Pemprov Sumbar yang belanja aparaturnya lebih kecil ketimbang pendapatan. Oleh karena itu, kita terus mencari cara untuk mengintervensi nagari/desa di Sumbar untuk segera naik status, dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju, dan maju menjadi mandiri," ujarnya.
Mahyeldi meyakini, seluruh nagari/desa di Sumbar memiliki kapasitas dan potensi untuk menjadi maju dan mandiri. Hanya saja, perlu dilakukan pemetaan potensi serta pemanfaatan potensi-potensi itu secara terstruktur.
Oleh karena itu, Pemprov Sumbar saat ini tengah menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) khusus untuk mengintervensi lebih jauh pembangunan di nagari/desa.
Sementara itu dalam laporannya Kepala Bidang Kerja Sama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan DPMD Sumbar, Vera Irawati menyebutkan, bahwa rakor IDM Sumbar kali ini diikuti oleh 194 peserta, yang terdiri dari OPD terkait dari kabupaten/kota, OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, akademisi, pendamping desa, hingga lembaga mitra pemerintahan.
"Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk menindaklanjuti hasil pengukuran IDM, meningkatkan sinergitas antar OPD dan antar Pemda, serta menyusun strategi yang lebih baik dalam peningkatan status nagari/desa di Sumbar," ujarnya.