Padang (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelatihan bagi 15 orang wirausaha baru yang bergerak dalam industri kecil menengah (IKM) logam mesin.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Novrial di Padang, Selasa, mengatakan sebanyak 15 orang wirausaha baru itu merupakan hasil kurasi tim di UPTD Logam.
"Mereka berasal dari beberapa daerah diantaranya Kota Pariaman, Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman Barat. Dan yang pasti mereka semua masih tergolong baru dalam IKM logam mesin ini," katanya.
Peserta diberikan pelatihan selama lima hari mulai dari 16-20 Juli 2024 dengan bimbingan dari sejumlah narasumber yang merupakan praktisi yang telah menggeluti bidang logam mesin bertahun-tahun.
"Pelatihan atau bimbingan teknis ini dilakukan dengan metode "class meeting" selama satu hari penuh dilanjutkan praktek "workshop" bersama narasumber dari praktisi industri logam mesin dari beberapa pelaku usaha/"workshop" di Kota Padang," katanya.
Novrial mengatakan tujuan kegiatan itu adalah untuk memberikan pemahaman bisnis dan pemahaman teknis kepada para peserta, dan dilanjutkan dengan fasilitasi pemberian nomor induk berusaha (NIB) untuk semua peserta sebagai bukti siap untuk menjadi wirausaha baru.
"Materi bisnis yang diberikan seperti 'business plan', kreasi/ inovasi produk, 'branding', 'networking' dan 'digital 'marketing'," ujarnya.
Sementara untuk materi teknis yang diberikan adalah tentang pengenalan alat, operasional alat, teknis produksi,' finishing' dan "packaging".
Di akhir pelatihan, para peserta dibentuk menjadi 3 kelompok berdasarkan wilayah dan diberikan paket bantuan paket bantuan alat seperti satu unit trafo las, satu unit hand drill dan satu unit angle grinder serta alat safety bagi semua peserta.
"Kita berharap ke depan para peserta ini akan bisa terus berkembang dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat," kata Novrial.
Menciptakan wirausaha atau enterpreneur baru merupakan salah satu program unggulan Pemprov Sumbar sebagai langkah untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah.*