Simpang Empat,- (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat melakukan intervensi serentak pencegahan stunting 2024 di posyandu yang ada di daerah itu.
"Intervensi serentak pencegahan stunting terus kita lakukan karena data terakhir angka masih tinggi mencapai 35,5 persen," kata Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pasaman Barat Risnawanto di Simpang Empat, Jumat.
Ia menjelaskan, dalam rangka intervensi itu pihaknya melakukan monitoring atau peninjauan di Posyandu Pelita Hati Koto Tinggi Jorong Rimbo Binuang, Kecamatan Pasaman.
Menurut laporan yang diperoleh di lapangan, sebanyak 112 sasaran anak balita yang harus aktif memeriksakan perkembangan di posyandu.
"Sampai siang hanya 67 anak yang hadir. Dari 35 balita stunting yang terdata di wilayah tersebut, sebanyak 33 balita telah hadir," katanya.
Menurutnya, intervensi serentak stunting dilakukan karena angka stunting masih tinggi termasuk di Rimbo Binuang mencapai 35 balita dari 112 sasaran.
"Bulan Juni ini menjadi jadwal untuk memaksimalkan sasaran intervensi stunting tersebut," ujarnya.
Ia berharap agar sasaran tersebut dimaksimalkan. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang menjaga tumbuh kembang balita, menjaga kesehatan diri anak.
Karena intervensi bukan hanya untuk anak yang mengalami stunting, tetapi juga untuk semua sasaran, seperti ibu hamil, balita, dan calon ibu.
Karena intervensi bukan hanya untuk anak yang mengalami stunting, tetapi juga untuk semua sasaran, seperti ibu hamil, balita, dan calon ibu.
Ia juga meminta kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) Pasaman agar melaksanakan intervensi kepada sasaran Posyandu Rimbo Binuang dan di posyandu lainnya.
Ia menjelaskan, untuk Pasaman Barat dari 5.397 balita stunting tahun 2022 sebanyak 1.839 balita atau 34,18 persen tidak lagi stunting pada tahun 2023. Hanya 1.299 balita atau 24,17 persen yang masih stunting.
Namun, katanya, yang perlu menjadi perhatian adalah terhadap 1.090 balita atau 20,20 persen stunting tahun 2022 yang telah lewat usia balita.
"Terdapat 67 jorong lokus prioritas utama untuk tahun 2025 yang angka prevalensi stunting dan persentase kemiskinan yang tinggi, sehingga perlu menjadi perhatian utama," ujarnya.
Pada 2023 lalu, Pemkab telah mengalokasikan sebesar Rp72,43 miliar atau 19,02 persen dari belanja langsung dengan realisasi mencapai 85,12 persen.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pasaman Barat Anna Rahmadia menyebutkan, terdapat 27.696 keluarga resiko stunting (KRS) di Pasaman Barat.
Pihaknya melakukan pendampingan KRS oleh tim pendamping keluarga, penyuluhan oleh 101 kelompok bina keluarga balita, penyuluhan pendewasaan usia perkawinan di 31 bina keluarga remaja dan 38 pusat informasi, dan konseling remaja atau mahasiswa serta pelayanan 21 keluarga berencana.***3***