Padang (ANTARA) - Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menyerahkan bantuan program Kemaslahatan Tahun 2024, Bantuan Bencana Banjir Bandang dan Lahar Dingin Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) tahap 2 kepada Pemprov Sumbar, Rabu (22/5)
Bantuan diserahkan oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander yang diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama stakeholder terkait di Istana Gubernur.
Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Rabu mengatakan masyarakat di daerah terdampak bencana mengalami sejumlah persoalan, selain membutuhkan bantuan berupa sembako dan perbaikan infrastruktur.
Para korban banjir bandang di tiga daerah yakni Kota Padang Padang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam juga mengalami trauma pasca bencana.
“Alhamdulillah Ini adalah bantuan gelombang kedua yang diberikan BKPH untuk masyarakat kita yang terkena musibah di Sumatra Barat. Terimakasih atas perhatian BPKH yang luar biasa,” ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah.
Ia mengatakan nantinya bantuan ini akan diantar langsung kepada tiga daerah terkena musibah yakni Padang Panjang, Tanah Datar dan Kabupaten Agam.
Gubernur juga mengimbau masyarakat yang terkena musibah untuk bersabar dan selalu berdoa agar Allah SWT memberikan yang lebih baik.
Sementara itu Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander menjelaskan bantuan tahap 2 ini merupakan lanjutan atas bantuan sebelumnya, yang telah disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumbar beberapa hari pasca bencana.
Untuk tahap 2 ini bantuan BPKH yang disalurkan senilai Rp717 juta dalam bentuk barang empat barang, berupa 250 paket sembako, 350 paket peralatan sekolah, peralatan dapur umum (kompor, panci) dan karpet untuk masjid.
“Pertama-tama kami tentu berduka atas bencana yang melanda Sumatra Barat, terutama untuk sanak saudara yang kehilangan anggota keluarga,” ujar dia.
Ia mengatakan sebelumnya pada hari pertama kami sudah kirim daging kaleng, hari ini gelombang kedua dan mudah-mudahan bisa membantu.
Dia juga menuturkan, bantuan untuk tahap selanjutnya masih berpeluang disalurkan yakni: berupa beasiswa kepada anak-anak korban, respon recovery, rekonstruksi dan lainnya.
“Kami (BPKH) akan terus berkomunikasi dengan Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama, nanti kami akan terus laporkan apa-apa saja yang bisa kami support,” ujar dia.
Terkait bantuan atau program beasiswa anak-anak korban bencana, BPKH sendiri tengah berkoordinasi dengan Gubernur Sumbar terkait perizinan, jumlah serta nominalnya.
“Kita akan pantau terus kebutuhan-kebutuhannya nanti,” tutup dia.