Simpang Empat,- (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat berhasil menurunkan angka stunting 5, 8 persen dari 35,5 persen menjadi 29,7 persen pada 2023.
"Penurunan angka stunting itu berdasarkan publikasi Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024. Keberhasilan itu tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak dalam mencapai indikator program yang menjadi tanggung jawab berbagai perangkat daerah serta kolaborasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari atau desa," kata Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto di Simpang Empat, Kamis.
"Penurunan angka stunting itu berdasarkan publikasi Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024. Keberhasilan itu tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak dalam mencapai indikator program yang menjadi tanggung jawab berbagai perangkat daerah serta kolaborasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari atau desa," kata Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto di Simpang Empat, Kamis.
Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang berperan dalam penurunan stunting di Pasaman Barat.
"Namun, tentu kita tidak boleh cepat berpuas diri karena angka 29,7 persen masih jauh dari target 14 persen pada 2024 ini," tegasnya.
Menurut dia, dari 5.397 balita stunting di tahun 2022, sebanyak 1.839 balita (34,18 persen) tidak lagi stunting pada tahun 2023, hanya 1.299 balita (24,17 persen) yang masih stunting.
"Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah terhadap 1.090 balita (20,20 persen) stunting tahun 2022 yang telah lewat usia balita," katanya.
Ia juga menjelaskan, Bappelitbangda telah menyandingkan data anak stunting e-PPGBM dan ibu hamil e-Kohort Dinas Kesehatan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kepmenko PMK.
Sebanyak 1.006 (18,70 persen) balita stunting dan 782 (32,37 persen) ibu hamil berada pada data P3KE.
Kemudian terdapat 67 jorong lokus prioritas utama untuk tahun 2025 yang angka prevalensi stunting dan persentase kemiskinan yang tinggi. Sehingga perlu menjadi perhatian utama.
Pada 2023, pemerintah daerah setempat mengalokasikan sebesar Rp 72,43 miliar (19,02 persen dari belanja langsung) dengan realisasi mencapai 85,12 persen.
Sedangkan 2024, telah dialokasikan sebesar Rp 71,11 miliar, dan tahun 2025 dalam rencana awal telah dialokasi sebesar Rp69,61 miliar tersebar pada 16 organisasi perangkat daerah dan 11 kecamatan.
Ia menegaskan bahwa pekerjaan penurunan stunting ada dua aspek utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu mengkonvergensikan seluruh program kegiatan serta mengubah perilaku masyarakat.
Untuk poin yang perlu menjadi perhatian yaitu pertama isu percepatan penurunan stunting merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kerja kolaboratif cerdas dalam menyelesaikannya.
Kemudian, setiap pihak pemerintah, akademisi, media, masyarakat dan badan usaha, harus mengambil peran terhadap target pencapaian isu nasional.
Selain itu, penajaman keteririsan isu, merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai isu permasalahan dengan program kegiatan yang terbatas.
"Keterpaduan dan keterbukaan data, merupakan suatu keharusan untuk secara bersama-sama menyasar sasaran prioritas secara konvergen. Terhadap pelaku usaha baik pabrik kelapa sawit maupun perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat harus secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan sebagian dana kewajibannya (CSR) kepada sasaran yang paling super prioritas untuk mendapatkannya," jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat Ikhwanri mengatakan Pasaman Barat merupakan peringkat ke tiga dalam penilaian penurunan stunting se-Sumbar. Angka stunting dari 35,5 persen turun menjadi 29,7 persen.
"Peluang kita untuk meraih peringkat pertama itu cukup besar. Karena kita meraih peringkat tiga karena angka stunting kita cukup tinggi yakni 35,5 persen. Kita berharap ke depan kolaborasi kita dengan OPD yang sudah ditetapkan untuk menangani stunting ini semakin kuat. Sehingga angka stunting kita bisa terus turun," harapnya. ***3***