Painan (ANTARA) - Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR ) melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Selasa (14/5).
"Saya bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan audiensi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Marga dan Dirjen SDA terkait percepatan perbaikan Infrastruktur yang rusak akibat banjir 7-8 Maret 2024 ," kata Bupati Rusma Yul Anwar.
Pada kesempatan itu pihaknya menyampaikan langsung semua Infrastruktur yang rusak ke Dirjen Bina Marga, Irigasi dan Sungai ke Dirjen SDA akibat bencana banjir dan tanah longsor.
Sedangkan untuk penanganan sarana dan prasarana air minum dan rehab rumah ke Dirjen Cipta Karya. Dengan total usulan perbaikan sebesar Rp 575.000.000.000,-
"Kita berharap kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dapat menyetujui usulan penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang diajukan tersebut," kata bupati.
Sementara itu Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusuma Astuti menyampaikan bahwa semua usulan yang masuk akan dilakukan verifikasi teknis dan pembiayaan Rehab dan Rekon.
"Kami sudah menerima usulan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut. Tentu semua usulan yang masuk tersebut akan dilakukan verifikasi teknis dan pembiayaan Rehab dan Rekon," ucapnya.
"Saya bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan audiensi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Dirjen Cipta Karya, Dirjen Bina Marga dan Dirjen SDA terkait percepatan perbaikan Infrastruktur yang rusak akibat banjir 7-8 Maret 2024 ," kata Bupati Rusma Yul Anwar.
Pada kesempatan itu pihaknya menyampaikan langsung semua Infrastruktur yang rusak ke Dirjen Bina Marga, Irigasi dan Sungai ke Dirjen SDA akibat bencana banjir dan tanah longsor.
Sedangkan untuk penanganan sarana dan prasarana air minum dan rehab rumah ke Dirjen Cipta Karya. Dengan total usulan perbaikan sebesar Rp 575.000.000.000,-
"Kita berharap kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dapat menyetujui usulan penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang diajukan tersebut," kata bupati.
Sementara itu Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusuma Astuti menyampaikan bahwa semua usulan yang masuk akan dilakukan verifikasi teknis dan pembiayaan Rehab dan Rekon.
"Kami sudah menerima usulan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut. Tentu semua usulan yang masuk tersebut akan dilakukan verifikasi teknis dan pembiayaan Rehab dan Rekon," ucapnya.