Padang Panjang (ANTARA) - Penjabat (Pj) Walikota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, mengatakan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan di Kota Padang Panjang, Pemkot secara berkala telah menggelar berbagai langkah dan upaya preventif untuk menjaga stabilitas komoditas barang kebutuhan pokok.
Hal itu dikatakan Sonny, pada Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi yang digelar secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (22/4).
“Adapun program yang telah kita upayakan di antaranya program gerakan menanam, gerakan pangan murah, gerakan stop boros pangan, warung sembako murah dan operasi pasar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pengendalian kenaikan harga komoditi pangan,” kata dia.
Dari rakor yang berlangsung di ruang VIP Balaikota tersebut diketahui Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Padang Panjang berfluktuasi sangat rendah pada minggu ketiga April 2024 dan berada pada angka minus -1,52.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si, menyebutkan secara umum harga-harga 48 komoditas relatif stabil. Fluktuasi terjadi pada 15 komoditi, terdiri dari 11 komoditas mengalami kenaikan harga dan empat turun harga
“Komoditas utama yang berkontribusi untuk fluktuasi ini adalah cabai merah, beras dan telur ayam ras yang semuanya turun,” ungkap Putra.
Menurut Putra, pertumbuhan ekonomi Padang Panjang pada 2023 sebesar 4,84%. Naik dari 2022 yang berada pada angka 4,39%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 4,62%.
“Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, maka PDRB per Kapita Padang Panjang juga mengalami peningkatan dari Rp70,74 juta menjadi Rp76,31 juta. Lebih tinggi dari Sumatera Barat yang hanya mencapai Rp54,33 juta,” jelas dia.
Ia menyebutkan banyaknya komoditas strategis yang mengalami kenaikan harga pada minggu III masih dipengaruhi permintaan yang belum turun pascalibur Idul Fitri 1445 H dan pasokan yang masih belum mencukupi di pasar.
“Selain itu, lalu lintas yang belum normal pascalebaran dan perubahan cuaca ekstrem yang menyebabkan longsor dan banjir, mempengaruhi distribusi sehingga berakibat pada ketersediaan pasokan dari luar daerah,” sebutnya.
Rakor Penanganan Inflasi tersebut dihadiri Asisten II Setdako, Ewasoska, S.H, perwakilan Forkopimda, BPS, kepala OPD terkait dan undangan lainnya.
Hal itu dikatakan Sonny, pada Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi yang digelar secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (22/4).
“Adapun program yang telah kita upayakan di antaranya program gerakan menanam, gerakan pangan murah, gerakan stop boros pangan, warung sembako murah dan operasi pasar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pengendalian kenaikan harga komoditi pangan,” kata dia.
Dari rakor yang berlangsung di ruang VIP Balaikota tersebut diketahui Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kota Padang Panjang berfluktuasi sangat rendah pada minggu ketiga April 2024 dan berada pada angka minus -1,52.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si, menyebutkan secara umum harga-harga 48 komoditas relatif stabil. Fluktuasi terjadi pada 15 komoditi, terdiri dari 11 komoditas mengalami kenaikan harga dan empat turun harga
“Komoditas utama yang berkontribusi untuk fluktuasi ini adalah cabai merah, beras dan telur ayam ras yang semuanya turun,” ungkap Putra.
Menurut Putra, pertumbuhan ekonomi Padang Panjang pada 2023 sebesar 4,84%. Naik dari 2022 yang berada pada angka 4,39%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 4,62%.
“Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, maka PDRB per Kapita Padang Panjang juga mengalami peningkatan dari Rp70,74 juta menjadi Rp76,31 juta. Lebih tinggi dari Sumatera Barat yang hanya mencapai Rp54,33 juta,” jelas dia.
Ia menyebutkan banyaknya komoditas strategis yang mengalami kenaikan harga pada minggu III masih dipengaruhi permintaan yang belum turun pascalibur Idul Fitri 1445 H dan pasokan yang masih belum mencukupi di pasar.
“Selain itu, lalu lintas yang belum normal pascalebaran dan perubahan cuaca ekstrem yang menyebabkan longsor dan banjir, mempengaruhi distribusi sehingga berakibat pada ketersediaan pasokan dari luar daerah,” sebutnya.
Rakor Penanganan Inflasi tersebut dihadiri Asisten II Setdako, Ewasoska, S.H, perwakilan Forkopimda, BPS, kepala OPD terkait dan undangan lainnya.