Gubernur: Pemprov Sumbar tidak anti-kritik

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebut pemerintahannya tidak anti-kritik dan siap berkolaborasi dengan semua pihak untuk pembangunan ke depan.

"Kita siap dikritik, baik untuk program dan kebijakan yang dilaksanakan, termasuk untuk pelayanan publik," katanya di Padang, Rabu.

Ia menilai kritik merupakan salah satu masukan bagi Pemprov Sumbar untuk mempertajam eksekusi dari program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.

"Penilaian dari luar kadangkala lebih rasional dari pada penilaian internal, karena itu kritik bisa dipandang sebagai bahan bakar untuk mempertajam program dan kebijakan pemerintah daerah," katanya.

Namun, ia berharap kritik yang disampaikan tidak hanya untuk menyalahkan atau malah mendiskreditkan satu pihak, tetapi bisa berlandaskan pada semangat untuk sama-sama membangun Sumbar agar lebih baik ke depan.

Ia menyebutkan, kritik dan saran dari masyarakat dan perantau terkait pengendalian bencana di daerah juga sangat dibutuhkan, karena sejak September 2023, bencana seakan tidak henti-hentinya melanda Sumbar.

"Mulai dari erupsi Gunung Marapi yang menyebabkan petani gagal panen sehingga harga sejumlah komoditas melonjak, banjir dan longsor di beberapa daerah hingga menelan puluhan korban jiwa, dan kerusakan parah pada sejumlah infrastruktur juga banjir lahar dingin yang baru-baru ini terjadi," katanya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah berupaya semaksimal mungkin untuk membantu korban, hingga pemulihan pascabencana.

"Kita bahkan menyurati Presiden RI Joko Widodo secara resmi untuk menjelaskan kondisi bencana di Sumbar, sekaligus menyampaikan terima kasih karena pemerintah pusat juga berperan besar dalam pemulihan pascabencana," katanya.

Namun, jika ada sesuatu yang masih kurang dan masyarakat memberikan kritik serta saran yang solutif, Pemprov Sumbar akan menerima dengan tangan terbuka dan lapang dada, dan akan dikaji sebagai salah satu dasar untuk perbaikan ke depan. *