Kadin Sumbar minta pemprov libatkan banyak pihak susun RPJPD-RTRW
Selasa, 23 Januari 2024 18:33 WIB
Ketua Umum Kadin Sumbar Buchari Bachter. (Antara/HO-Humas Kadin).
Padang (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah provinsi (pemprov) setempat melibatkan banyak pihak termasuk Kadin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah itu.
"Hingga saat ini, Kadin Sumbar belum pernah diundang dalam agenda apapun terkait pembentukan kedua rancangan peraturan daerah tersebut," kata Ketua Umum Kadin Sumbar Buchari Bachter di Padang, Selasa.
Padahal, sambung dia, RPJP dan RTRW merupakan dokumen strategis dan penting bagi pembangunan Provinsi Sumbar.
Pelibatan multipihak termasuk Kadin, dalam penyusunan RPJP dan RTRW dinilai penting untuk memastikan dokumen tersebut disusun secara komprehensif dan mengakomodir berbagai kepentingan.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyusun dokumen-dokumen strategis ini. Perlu ada masukan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha," kata Buchari.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Arlin Teguh mengingatkan pelibatan dunia usaha dalam penyusunan tata ruang sangat penting, terutama yang berkaitan dengan penetapan arah kebijakan ekonomi ke depan termasuk mengukur potensi kawasan atau wilayah untuk kegiatan ekonomi.
"Kita mau dalam kerangka arah pembangunan Sumbar 20 tahun ke depan dalam RPJPD dan juga RTRW disusun berdasarkan data yang komprehensif dengan analisis yang tajam," kata dia menegaskan.
Sebab, sebelumnya, Kadin menilai dokumen tersebut cenderung tidak implementatif sehingga dunia usaha berjalan tanpa arah karena tidak didukung kebijakan. Hal itu tentu akan berdampak kepada perkembangan pertumbuhan ekonomi di Ranah Minang.
Menurut Arlin, hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah Provinsi Sumbar. Sehingga ke depannya kepastian hukum dalam berusaha di daerah itu lebih baik lagi.
"Kita selalu mengambinghitamkan tanah ulayat sebagai isu penghambat investasi, saya pikir bukan itu masalahnya, tapi kita perlu melakukan evaluasi sektor perencanaan," ujar Arlin.
"Hingga saat ini, Kadin Sumbar belum pernah diundang dalam agenda apapun terkait pembentukan kedua rancangan peraturan daerah tersebut," kata Ketua Umum Kadin Sumbar Buchari Bachter di Padang, Selasa.
Padahal, sambung dia, RPJP dan RTRW merupakan dokumen strategis dan penting bagi pembangunan Provinsi Sumbar.
Pelibatan multipihak termasuk Kadin, dalam penyusunan RPJP dan RTRW dinilai penting untuk memastikan dokumen tersebut disusun secara komprehensif dan mengakomodir berbagai kepentingan.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyusun dokumen-dokumen strategis ini. Perlu ada masukan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha," kata Buchari.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Kadin Sumbar Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Arlin Teguh mengingatkan pelibatan dunia usaha dalam penyusunan tata ruang sangat penting, terutama yang berkaitan dengan penetapan arah kebijakan ekonomi ke depan termasuk mengukur potensi kawasan atau wilayah untuk kegiatan ekonomi.
"Kita mau dalam kerangka arah pembangunan Sumbar 20 tahun ke depan dalam RPJPD dan juga RTRW disusun berdasarkan data yang komprehensif dengan analisis yang tajam," kata dia menegaskan.
Sebab, sebelumnya, Kadin menilai dokumen tersebut cenderung tidak implementatif sehingga dunia usaha berjalan tanpa arah karena tidak didukung kebijakan. Hal itu tentu akan berdampak kepada perkembangan pertumbuhan ekonomi di Ranah Minang.
Menurut Arlin, hal ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari Pemerintah Provinsi Sumbar. Sehingga ke depannya kepastian hukum dalam berusaha di daerah itu lebih baik lagi.
"Kita selalu mengambinghitamkan tanah ulayat sebagai isu penghambat investasi, saya pikir bukan itu masalahnya, tapi kita perlu melakukan evaluasi sektor perencanaan," ujar Arlin.
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor : Siri Antoni
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
BRI Peduli salurkan TJSL untuk pengadaan sarana penunjang UMKM Sigek Art Silungkang Duo
12 February 2026 19:14 WIB
Pindah ke provinsi, Sekda Padang Andree Algamar jabat Kepala Biro Umum Setdaprov Sumbar
12 February 2026 19:04 WIB
Perpusda Kota Padang resmi beroperasi, Wako Fadly Amran : Komitmen daerah perkuat literasi masyarakat
12 February 2026 15:10 WIB
Terpopuler - Ekonomi Bisnis
Lihat Juga
Emas batangan Antam, Kamis (12/02/2026) tak bergerak di angka Rp2,947 juta/gr
12 February 2026 9:04 WIB
Harga Emas Antam turun Rp7.000 ke angka Rp2,947 juta per gram, Rabu (11/02/2026) hari ini
11 February 2026 9:32 WIB
Simak harga emas UBS-Galeri24 di Pegadaian yang naik Rabu (11/02/2026) hari ini
11 February 2026 9:09 WIB
Harga emas Antam Selasa (10/02/2026) hari ini naik Rp14.000 menjadi Rp2,954 juta/gram
10 February 2026 10:00 WIB
Selasa (10/02/2026) hari ini emas UBS Rp2,993 juta/gr dan Galeri24 Rp2,979 juta/gr
10 February 2026 9:02 WIB
Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian Senin (09/02/2026) hari ini, simak daftarnya
09 February 2026 9:06 WIB
Minggu (08/02/2026) hari ini, Harga emas UBS Rp2,972 juta per gr, Galeri24 Rp2,958 juta per gr
08 February 2026 9:00 WIB