Padang Aro (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Dinas Komunikasi Dan Informasi meraih posisi terbaik ketiga dalam Indeks Pembangunan Statistik berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) se-Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk kami agar lebih baik lagi dalam menghadirkan data yang berkualitas kepada masyarakat dan juga pemerintah," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Solok Selatan, Firdaus Firman,di Padang Aro, Kamis.
Ia mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan dukungan yang diberikan oleh BPS Solok Selatan sehingga bisa memperoleh penghargaan ini.
Penghargaan sendiri katanya, diberikan di Balcone Hotel Bukittinggi, Rabu 6/12 dan ada lima daerah yang mendapatkannya yakni Kota Padang, Bukittinggi dan Solok serta Kabupaten Agam dan Solok Selatan.
Dia menyebutkan, keberadaan data menjadi sesuatu yang penting sebagai acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan dan pengambilan sebuah kebijakan.
Semua pihak katanya, diminta untuk menyukseskan satu data Indonesia demi kemajuan bangsa serta kesejahteraan rakyat.
Dia menambahkan, berdasarkan penjelasan dari Kepala BPS Sumbar, Sugeng Aryanto, EPSS merupakan penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.
Hal ini menjadi salah satu wujud dari upaya mencapai tujuan nasional Indonesia Emas 2045, yang didukung dengan data yang berkualitas dan terintegrasi.
Penilaian EPPS sendiri meliputi lima domain, di antaranya prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional.
Dari EPSS ini didapat statistik berkualitas untuk meningkatkan kepercayaan publik, pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan dan ukuran keberhasilan pembangunan nasional.
Selain itu Pemanfaatan data oleh masyarakat, akademisi, sektor swasta dan lembaga internasional, untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional.