Padang (ANTARA) - Program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021-2026 yaitu menciptakan 100 ribu pengusaha baru (enterpreneur) telah terealisasi sebanyak 60 persen atau 60 ribu orang pada November 2023.
"Kita memang bergerak cepat untuk merealisasikan program ini karena akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal di Padang, Rabu.
Ia mengatakan berdasarkan RPJMD, program itu harusnya terealisasi sebanyak 40 persen pada akhir 2023. Namun dengan percepatan yang dilakukan realisasinya sudah jauh di atas target yaitu 60 persn.
"Kalau kita merujuk pada RPJMD, target 100 persennya adalah pada 2026, namun kita berupaya merealisasikannya pada akhir 2024 sebelum masa jabatan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy berakhir," katanya.
Endrizal mengatakan saat ini Provinsi Sumbar mendorong agar program itu tidak hanya mengejar jumlah, tetapi efektifitasnya untuk pembangunan ekonomi Sumbar.
"Tidak hanya pelatihan, namun kita upayakan pembinaan berkelanjutan hingga mempermudah akses permodalan," katanya.
Meski demikian ia mengakui kendala untuk merealisasikan program itu masih cukup besar, salah satunya terkait anggaran. Kebijakan pemerintah pusat terkait realisasi anggaran untuk urusan wajib, mempengaruhi penerapan program pembangunan daerah yang masuk dalam RPJM.
"Namun bagaimanapun, meski dalam keterbatasan, kita bertekad untuk bisa merealisasikan program ini semaksimal mungkin," katanya.
Selain memberikan pelatihan ke para calon pengusaha muda, Pemprov Sumbar juga membuka ruang bagi mereka untuk mempromosikan usahanya melalui berbagai pameran produk yang dilaksanakan.
Kemudian juga memberikan banyak kemudahan bagi usaha yang baru tumbuh untuk bisa mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).
"Kita siap bantu pengurusan NIB untuk usaha yang belum memilikinya. NIB sekaligus bisa lebih memudahkan usaha mendapatkan akses perbankan," katanya.*
"Kita memang bergerak cepat untuk merealisasikan program ini karena akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Endrizal di Padang, Rabu.
Ia mengatakan berdasarkan RPJMD, program itu harusnya terealisasi sebanyak 40 persen pada akhir 2023. Namun dengan percepatan yang dilakukan realisasinya sudah jauh di atas target yaitu 60 persn.
"Kalau kita merujuk pada RPJMD, target 100 persennya adalah pada 2026, namun kita berupaya merealisasikannya pada akhir 2024 sebelum masa jabatan Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy berakhir," katanya.
Endrizal mengatakan saat ini Provinsi Sumbar mendorong agar program itu tidak hanya mengejar jumlah, tetapi efektifitasnya untuk pembangunan ekonomi Sumbar.
"Tidak hanya pelatihan, namun kita upayakan pembinaan berkelanjutan hingga mempermudah akses permodalan," katanya.
Meski demikian ia mengakui kendala untuk merealisasikan program itu masih cukup besar, salah satunya terkait anggaran. Kebijakan pemerintah pusat terkait realisasi anggaran untuk urusan wajib, mempengaruhi penerapan program pembangunan daerah yang masuk dalam RPJM.
"Namun bagaimanapun, meski dalam keterbatasan, kita bertekad untuk bisa merealisasikan program ini semaksimal mungkin," katanya.
Selain memberikan pelatihan ke para calon pengusaha muda, Pemprov Sumbar juga membuka ruang bagi mereka untuk mempromosikan usahanya melalui berbagai pameran produk yang dilaksanakan.
Kemudian juga memberikan banyak kemudahan bagi usaha yang baru tumbuh untuk bisa mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).
"Kita siap bantu pengurusan NIB untuk usaha yang belum memilikinya. NIB sekaligus bisa lebih memudahkan usaha mendapatkan akses perbankan," katanya.*