Padang (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan budaya dan kearifan lokal untuk mendukung peningkatan keselamatan perlintasan kereta api.
"Keamanan di perlintasan sebidang bukan hanya tanggung jawab PT KAI, tetapi semua pihak termasuk masyarakat. Memanfaatkan kearifan lokal bisa lebih efektif," kata Komisaris Utama PT KAI Said Aqil Siroj saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Padang, Jumat.
FGD Keamanan dan Keselamatan di Perlintasan Sebidang tersebut mengambil tema "Berteman Budaya Baru untuk Keselamatan di Perlintasan Sebidang".
Ia mengatakan, masyarakat Minangkabau hingga saat ini masih memegang teguh akar budayanya sehingga memanfaatkan kearifan lokal dalam menyosialisasikan keselamatan di perlintasan sebidang, akan lebih diterima oleh masyarakat.
Dengan demikian, kehati-hatian di perlintasan akan menjadi kebiasaan yang pada akhirnya juga akan menjadi budaya baru.
Selain itu, semua pemangku kebijakan juga harus bisa berkolaborasi, memetakan potensi permasalahan dan mencarikan solusi secara bersama.
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Muhammad Risal Wasal menyebutkan, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan upaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.
"Sesuai aturan, untuk perlintasan sebidang di jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, perlintasan sebidang jalan provinsi menjadi kewenangan provinsi dan untuk jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan kabupaten dan kota," katanya.
Ia memahami ada persoalan di pemerintah daerah terutama soal anggaran, namun untuk hal itu masih ada beberapa solusi asalkan dikomunikasikan.
"Pemerintah daerah bisa bersurat ke Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Kita carikan solusi bersama," katanya.
Plt Asisten II Bidang Perekonomian Setdaprov Sumbar Yozarwardi mengapresiasi FGD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang itu karena selama ini jumlah kasus kecelakaan di titik tersebut cukup tinggi.
Ia menyebut hingga Oktober 2023, tercatat 18 kasus kecelakaan di perlintasan sebidang di jalur kereta api di Sumbar.
"Kita berharap FGD ini bisa merumuskan solusi yang bisa diupayakan secara bersama-sama," katanya dalam FGD yang juga dihadiri Vice President Divre II Sumbar, Sofan Hidayah, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Dedi Diantolani, Kepala Balitbang Sumbar Bustavidia, serta budayawan Minangkabau dan insan perkeretaapian Sumbar itu.
"Keamanan di perlintasan sebidang bukan hanya tanggung jawab PT KAI, tetapi semua pihak termasuk masyarakat. Memanfaatkan kearifan lokal bisa lebih efektif," kata Komisaris Utama PT KAI Said Aqil Siroj saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Padang, Jumat.
FGD Keamanan dan Keselamatan di Perlintasan Sebidang tersebut mengambil tema "Berteman Budaya Baru untuk Keselamatan di Perlintasan Sebidang".
Ia mengatakan, masyarakat Minangkabau hingga saat ini masih memegang teguh akar budayanya sehingga memanfaatkan kearifan lokal dalam menyosialisasikan keselamatan di perlintasan sebidang, akan lebih diterima oleh masyarakat.
Dengan demikian, kehati-hatian di perlintasan akan menjadi kebiasaan yang pada akhirnya juga akan menjadi budaya baru.
Selain itu, semua pemangku kebijakan juga harus bisa berkolaborasi, memetakan potensi permasalahan dan mencarikan solusi secara bersama.
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Muhammad Risal Wasal menyebutkan, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan upaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.
"Sesuai aturan, untuk perlintasan sebidang di jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, perlintasan sebidang jalan provinsi menjadi kewenangan provinsi dan untuk jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan kabupaten dan kota," katanya.
Ia memahami ada persoalan di pemerintah daerah terutama soal anggaran, namun untuk hal itu masih ada beberapa solusi asalkan dikomunikasikan.
"Pemerintah daerah bisa bersurat ke Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Kita carikan solusi bersama," katanya.
Plt Asisten II Bidang Perekonomian Setdaprov Sumbar Yozarwardi mengapresiasi FGD yang dilaksanakan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang itu karena selama ini jumlah kasus kecelakaan di titik tersebut cukup tinggi.
Ia menyebut hingga Oktober 2023, tercatat 18 kasus kecelakaan di perlintasan sebidang di jalur kereta api di Sumbar.
"Kita berharap FGD ini bisa merumuskan solusi yang bisa diupayakan secara bersama-sama," katanya dalam FGD yang juga dihadiri Vice President Divre II Sumbar, Sofan Hidayah, Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Dedi Diantolani, Kepala Balitbang Sumbar Bustavidia, serta budayawan Minangkabau dan insan perkeretaapian Sumbar itu.