Jakarta (ANTARA) - Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumbar lakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk memetakan potensi permasalahan stunting dan strategi penyelesaiannya melalui mekanisme kerjasama daerah.
Kabag Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otda, Zaki Fahminanda menyebut stunting merupakan salah satu masalah serius dalam bidang kesehatan masyarakat yang berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak.
Masalah stunting tidak hanya mempengaruhi kesehatan anak secara individu, tetapi juga berdampak pada negara dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasinya, kerjasama antara berbagai pihak sangat diperlukan.
Angka prevalensi stunting di Sumatera Barat pada tahun 2022 berada pada angka 25, 2 persen meningkat beberapa persen dari sebelumnya 23,3 persen. Secara umum masih di atas rata-rata Nasional, yang berkisar pada 21,6 persen.
Sebelumnya, TKKSD Provinsi Sumbar telah berkoordinasi dengan TPPS (Tim Penanganan Penurunan Stunting) Provinsi Sumbar untuk Pemetaan Masalah Stunting. Dari koordinasi tersebut didapatkan beberapa kondisi permasalahan stunting yang ada di Sumateta Barat seperti, gizi yang tidak memadai, penyakit dan infeksi, praktik pemberian makan yang buruk.
Kemudian pemberian makan yang tidak tepat, seperti tidak memberikan ASI eksklusif pada bayi, kondisi sosio-ekonomi rendah, kualitas air dan sanitasi yang buruk: ketersediaan air bersih dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi dan penyakit yang dapat menyebabkan stunting.
"Untuk itu, kami bersama-sama dengan TPPS Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota akan merumuskan strategi Menyelesaikan Stunting Melalui Mekanisme Kerjasama, seperti Kolaborasi antara pemerintah dan BUMN, BUMD, Pihak Swasta dan tentu saja media," kata Zaki.
Ia mengatakan secara penthahelix pemerintah dan seluruh stakeholders terkait dapat bekerja sama dalam menyediakan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi, suplemen, dan produk-produk kesehatan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk permasalahan stunting.
"Nantinya kita juga akan rancang kolaborasi dengan civitas akademika untuk melakukan bimbingan dan pendampingan kepada kader-kader dan masyarakat. Kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang gizi yang baik dan praktik pemberian makan yang sehat pada bayi," ujarnya.
Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasaman, Teddy Martha menyampaikan Pemkab Pasaman sangat mendukung upaya pemetaan ini dan cara memecahkan masalahnya melalui mekanisme kerjasama.
"Kami akan petakan per Nagari kondisi permasalahan stunting di Pasaman ini. Apa saja upaya yang telah dilakukan, kurangnya dimana dan kebutuhannya seperti apa. Karena setiap daerah tentu akan beda masalah dan kebutuhannya. Hasilnya Kita akan laporkan secara komprehensif ke TKKSD Provinsi Sumbar secepatnya, dan berharap melalui kolaborasi ini, permasalahan stunting di Pasaman betul-betul bisa kita atasi bersama," harapnya. *
Kabag Kerjasama Biro Pemerintahan dan Otda, Zaki Fahminanda menyebut stunting merupakan salah satu masalah serius dalam bidang kesehatan masyarakat yang berdampak negatif pada pertumbuhan dan perkembangan anak.
Masalah stunting tidak hanya mempengaruhi kesehatan anak secara individu, tetapi juga berdampak pada negara dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasinya, kerjasama antara berbagai pihak sangat diperlukan.
Angka prevalensi stunting di Sumatera Barat pada tahun 2022 berada pada angka 25, 2 persen meningkat beberapa persen dari sebelumnya 23,3 persen. Secara umum masih di atas rata-rata Nasional, yang berkisar pada 21,6 persen.
Sebelumnya, TKKSD Provinsi Sumbar telah berkoordinasi dengan TPPS (Tim Penanganan Penurunan Stunting) Provinsi Sumbar untuk Pemetaan Masalah Stunting. Dari koordinasi tersebut didapatkan beberapa kondisi permasalahan stunting yang ada di Sumateta Barat seperti, gizi yang tidak memadai, penyakit dan infeksi, praktik pemberian makan yang buruk.
Kemudian pemberian makan yang tidak tepat, seperti tidak memberikan ASI eksklusif pada bayi, kondisi sosio-ekonomi rendah, kualitas air dan sanitasi yang buruk: ketersediaan air bersih dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi dan penyakit yang dapat menyebabkan stunting.
"Untuk itu, kami bersama-sama dengan TPPS Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota akan merumuskan strategi Menyelesaikan Stunting Melalui Mekanisme Kerjasama, seperti Kolaborasi antara pemerintah dan BUMN, BUMD, Pihak Swasta dan tentu saja media," kata Zaki.
Ia mengatakan secara penthahelix pemerintah dan seluruh stakeholders terkait dapat bekerja sama dalam menyediakan akses yang lebih baik terhadap makanan bergizi, suplemen, dan produk-produk kesehatan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk permasalahan stunting.
"Nantinya kita juga akan rancang kolaborasi dengan civitas akademika untuk melakukan bimbingan dan pendampingan kepada kader-kader dan masyarakat. Kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang gizi yang baik dan praktik pemberian makan yang sehat pada bayi," ujarnya.
Asisten Pemerintahan Kabupaten Pasaman, Teddy Martha menyampaikan Pemkab Pasaman sangat mendukung upaya pemetaan ini dan cara memecahkan masalahnya melalui mekanisme kerjasama.
"Kami akan petakan per Nagari kondisi permasalahan stunting di Pasaman ini. Apa saja upaya yang telah dilakukan, kurangnya dimana dan kebutuhannya seperti apa. Karena setiap daerah tentu akan beda masalah dan kebutuhannya. Hasilnya Kita akan laporkan secara komprehensif ke TKKSD Provinsi Sumbar secepatnya, dan berharap melalui kolaborasi ini, permasalahan stunting di Pasaman betul-betul bisa kita atasi bersama," harapnya. *