Simpang Empat,- (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera membentuk tim terpadu untuk penyelesaian konflik Proyek Strategis Nasional (PSN) refinery atau kilang minyak di Jorong Pigogah, Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat.
 
"Tim terpadu akan melibatkan semua instansi agar tidak ada yang dirugikan dalam hal ini," kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah usai rapat gabungan bersama pihak terkait di Simpang Empat, Selasa.
 
Menurutnya persoalan PSN di Pasaman Barat saat ini mendapat protes dari sejumlah kelompok masyarakat karena dianggap merugikan mereka.
 
Ia menegaskan terkait hal itu, pihaknya tidak akan merugikan masyarakat sehingga diperlukan pemahaman dan sosialisasi kedepannya.
 
"Adanya warga yang melakukan aksi demonstrasi ke kantor gubernur beberapa waktu lalu saat ini telah kembali ke rumah masing-masing dan situasi di lokasi aman dan kondusif," katanya.
 
Pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar dan Pasaman Barat berkomitmen bersatu demi keadilan dan tidak ada yang akan dirugikan.
 
"Dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan masyarakat terkait upaya penyelesaian masalah itu," katanya.
 
Sementara itu Kepala Polda Sumbar Irjen Suharyono menegaskan pihaknya menjamin keamanan masyarakat Pigogah Air Bangis setelah kembali usai menggelar aksi demonstrasi di Padang beberapa waktu lalu.
 
Menurutnya soal penegakkan hukum pihaknya tidak bisa bertoleransi, karena mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 
Soal masyarakat yang mengambil buah sawit di areal hutan produksi, kasusnya sedang diproses karena terkait dengan pasal pencurian.
 
Tetapi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat polisi akan memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk bekerja dan berusaha menafkahi keluarganya dengan berkebun kelapa sawit.
 
Pihaknya juga menempatkan sejumlah personil keamanan bersama TNI, Satpol PP di lokasi PSN untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.
 
Sejumlah masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dan menanam sawit di lokasi itu protes karena tidak leluasa menjual hasil panen lantaran tanah mereka sudah menjadi kawasan hutan produksi dan masuk ke dalam rencana Proyek Strategis Nasional (PSN).
 
Sebelumnya tokoh masyarakat Air Bangis, Efif Syahrial, menilai, PSN adalah proyek yang akan menguntungkan semua pihak khususnya masyarakat Air Bangis.
 
"PSN adalah proyek yang akan menguntungkan semua pihak, khususnya masyarakat Nagari Air Bangis, Pasaman Barat. Perputaran ekonomi dan uang akan terjadi jika PSN terwujud," katanya.
 
Ia menyebutkan mayoritas pekerjaan masyarakat Air Bangis sebenarnya adalah sebagai nelayan. Sehingga dengan hadirnya PSN di tempat mereka, masyarakat dapat lebih mudah menjual hasil tangkapan ikan.
 
Menurutnya pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas ilegal di hutan produksi.
 
"Bagi yang telanjur menanam sawit, sesuai dengan UU Cipta Kerja, silakan panen sawit tersebut dan yang membuat itu legal ada koperasi yang berizin untuk menampung sawit yang dipanen masyarakat," ujarnya. ***3***

Pewarta : Altas Maulana
Editor : Siri Antoni
Copyright © ANTARA 2024