Legislator desak pemerintah selesaikan masalah tanah warga Pasaman Barat
Kamis, 3 Agustus 2023 16:27 WIB
Sejumlah masyarakat asal Air Bangis, Pasaman Barat, melakukan longmarch dari Masjid Raya Sumatera Barat di Padang, Selasa (1/8/2023). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aww
Pariaman (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis mendesak pemerintah provinsi dan daerah setempat menyelesaikan permasalahan tanah yang dihadapi oleh warga Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar).
"'Ambo' (saya) sangat prihatin atas masalah dan cobaan yang diderita masyarakat Air Bangis ini," kata John Kenedy Azis seperti rilis yang diterima Kamis.
Ia mengatakan dirinya mendukung warga Air Bangis yang memperjuangkan haknya yang dikuasai oleh korporasi dan atau kelompok tertentu dengan melakukan aksi di Kantor Gubernur Sumbar.
Menurutnya pemerintah provinsi dan kabupaten setempat harus berdialog dengan masyarakat guna mencari jalan keluar sehingga warga Air Bangis tidak dirugikan.
Ia berharap permasalahan yang menimpa warga Air Bangis tersebut dapat diselesaikan segera dengan keputusan yang adil.
Diketahui masyarakat asal Air Bangis, melakukan longmarch dari Masjid Raya Sumatera Barat ke kantor gubernur setempat untuk memperjuangkan hak mereka pada Selasa dan Rabu kemarin.
Mereka berunjuk rasa bersama mahasiswa menuntut Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menyelesaikan konflik agraria di Nagari Air Bangis.
Aksi tersebut menjadi perhatian publik karena warga terpaksa menginap di Masjid Raya Sumbar agar aksi damai yang dilakukan dapat terus dilakukan hingga tuntutan mereka ditindaklanjuti.
Sebelumnya Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid Raya Sumbar, menemui para pengunjuk rasa yang telah tiga hari menginap di masjid tersebut.
Dalam pertemuan itu gubernur mendengarkan dan menerima aspirasi dari masyarakat Air Bangis terkait aksi unjuk rasa yang mereka lakukan tiga hari terakhir.
Ia menyebut akan berupaya untuk membantu menyelesaikan persoalan sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
Gubernur menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Sumbar untuk menjamin keamanan masyarakat Air Bangis saat berada di Padang atau saat ingin kembali ke kampungnya
"'Ambo' (saya) sangat prihatin atas masalah dan cobaan yang diderita masyarakat Air Bangis ini," kata John Kenedy Azis seperti rilis yang diterima Kamis.
Ia mengatakan dirinya mendukung warga Air Bangis yang memperjuangkan haknya yang dikuasai oleh korporasi dan atau kelompok tertentu dengan melakukan aksi di Kantor Gubernur Sumbar.
Menurutnya pemerintah provinsi dan kabupaten setempat harus berdialog dengan masyarakat guna mencari jalan keluar sehingga warga Air Bangis tidak dirugikan.
Ia berharap permasalahan yang menimpa warga Air Bangis tersebut dapat diselesaikan segera dengan keputusan yang adil.
Diketahui masyarakat asal Air Bangis, melakukan longmarch dari Masjid Raya Sumatera Barat ke kantor gubernur setempat untuk memperjuangkan hak mereka pada Selasa dan Rabu kemarin.
Mereka berunjuk rasa bersama mahasiswa menuntut Gubernur Sumbar Mahyeldi untuk membatalkan rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) dan menyelesaikan konflik agraria di Nagari Air Bangis.
Aksi tersebut menjadi perhatian publik karena warga terpaksa menginap di Masjid Raya Sumbar agar aksi damai yang dilakukan dapat terus dilakukan hingga tuntutan mereka ditindaklanjuti.
Sebelumnya Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat menunaikan ibadah sholat subuh di Masjid Raya Sumbar, menemui para pengunjuk rasa yang telah tiga hari menginap di masjid tersebut.
Dalam pertemuan itu gubernur mendengarkan dan menerima aspirasi dari masyarakat Air Bangis terkait aksi unjuk rasa yang mereka lakukan tiga hari terakhir.
Ia menyebut akan berupaya untuk membantu menyelesaikan persoalan sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku.
Gubernur menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Polda Sumbar untuk menjamin keamanan masyarakat Air Bangis saat berada di Padang atau saat ingin kembali ke kampungnya
Pewarta : Aadiaat Makruf S
Editor : Siri Antoni
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pemerintah pusat mulai perbaiki infrastruktur rusak di Padang Pariaman berdasarkan dokumen R3P
27 February 2026 17:12 WIB
Pemkab minta pemerintah pusat kembangan 17 subsektor ekonomi kreatif di Padang Pariaman
27 February 2026 12:47 WIB
Pemkab Padang Pariaman perpanjang Tanggap Darurat Bencana hingga 13 Desember
09 December 2025 16:01 WIB
Padang Pariaman susun proposal perbaikan infrastruktur terdampak bencana pasca-kunjungan Presiden
02 December 2025 15:17 WIB
Peringatan gempa 2009 jadi momentum perkuat koordinasi hadapi bencana di Padang Pariaman
30 September 2025 19:50 WIB
Padang Pariaman masih alami kendala jalankan KB meskipun realisasinya lebihi target
25 September 2025 16:27 WIB
Bupati Padang Pariaman: WCD jadi gerakan moral pentingnya jaga lingkungan
20 September 2025 15:40 WIB