Sumbar-Phnom Phen tanda tangani LOI "sister province"

Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Mahyeldi dan Wakil Gubernur Phom Penh City, Kamboja, Imran Hassan menandatangani Letter of Intent (LOI) "Sister Province" sebagai langkah awal untuk kerja sama di berbagai bidang.

"Kami terus mengupayakan kerja sama di berbagai bidang dengan banyak pihak. Hari ini LOI dengan Phnom Phen. Mudah-mudahan MoU kerja sama bisa secepatnya ditandatangani," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi di Padang, Rabu.

Ia mengatakan kerja sama yang dijalin dengan Phnom Phen di antaranya terkait pendidikan, pariwisata dan kepemudaan, ekonomi kreatif, budaya, hingga perdagangan.
 

Menurut dia, Sumbar memiliki banyak produk unggulan yang bisa dikerjasamakan dalam bidang perdagangan dengan Kamboja yang dinilainya sebagai pintu gerbang ke banyak negara.

"Kami pernah datang ke Kamboja untuk menjajaki sektor perdagangan. Salah satu produk kita yang diminati adalah sarang burung walet," katanya.

Dalam hal pendidikan menurutnya sudah ada program beasiswa mahasiswa Kamboja yang berkuliah di Universitas Negeri Padang (UNP) dan Unand. Ke depan diharapkan semua universitas di Sumbar bisa tergabung dalam kerja sama ini untuk S1, S2, hingga S3.

"LoI ini juga membuka peluang bagi generasi muda Sumbar untuk bisa berkuliah di Kamboja. Jadi ini timbal balik," ujarnya.

Dalam hal pariwisata, dua daerah memiliki potensi dan pesona masing-masing sehingga bisa saling mengunjungi atau saling berbagi ilmu untuk pengembangan sektor tersebut.
 

Wakil Gubernur Phnom Phen, Imran Hassan menyebut, sangat antusias dengan LoI yang telah ditandatangani tersebut dan berharap kerja sama dua daerah bisa terjalin lebih erat.

Ia menyebut Phnom Phen adalah daerah yang memiliki sejarah peradaban sejak 1432 atau telah berumur 560 tahun dan sekarang terus berkembang.

"Kerja sama dengan Sumbar tidak hanya didukung oleh Pemprov Phnom Phen tapi juga didorong oleh PM Kamboja, Hun Sen," katanya.

Menteri Senior Kamboja,  Oknha Datuk Dr Othsman Hassan menyebut Bank Dunia telah merilis laporannya yang menyatakan bahwa Kamboja adalah salah satu negara dengan laju pertumbuhan yang baik.

Masyarakat Muslim di Kamboja meskipun minoritas mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari pemerintahan PM Hun Sen sehingga cukup banyak organisasi islam yang berdiri di negara itu. "Diharapkan kerja sama dengan Sumbar akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak," katanya.

Ia juga berharap ke depan, beasiswa untuk mahasiswa Kamboja untuk kuliah di Sumbar bisa terus ditingkatkan dan tidak hanya mahasiswa Muslim tetapi juga non Muslim.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Sumbar, Doni Rahmat Samulo mengatakan kerja sama dua daerah itu telah mendapatkan restu dari Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri RI. Bahkan draft kerja sama yang ditandatangani adalah hasil evaluasi dua kementerian itu.

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Dewan Pertimbangan Presiden Dr (HC) dr. Agung Laksono dan politisi senior Yasril Ananta.