Solok (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Solok, Sumatera Barat mengadakan monitoring dan evaluasi pencatatan dan pelaporan program gizi sebagai upaya perbaikan gizi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Solok Hartini di Solok, Sabtu mengatakan upaya perbaikan gizi masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan prilaku sadar gizi, peningkatan akses, dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.
Hartini menyebutkan peserta yang diundang dalam pertemuan tersebut sebanyak 50 orang, antara lain kepala bidang, kepala seksi, dan pemegang program Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kota Solok, serta Petugas Pustu/Poskeskel se-Kota Solok.
Dia juga menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan agar peserta dapat memperoleh informasi tentang capaian kinerja perbaikan gizi masyarakat secara cepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan.
Di samping itu, Narasumber Monev Dinas Kesehatan Kota Solok Irma Ratna Armeida sebagai Pemegang Program Gizi menyampaikan materi tentang capaian perkembangan e-PPGBM dan indikator surveilans gizi.
“E-PPGBM adalah aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Pemanfaatan data surveilans gizi melalui e-PPGBM di Kota Solok sebagai dasar pembuatan kebijakan," ucap dia.
Contohnya penentuan sasaran PMT, pemeriksaan gizi buruk untuk dilakukan pemeriksaan komprehensif dan tatalaksana TFC, deteksi dini dan intervensi lebih lanjut sasaran bermasalah gizi.
Sejauh ini, kata dia ditemukan beberapa kendala di lapangan dalam pencatatan dan pelaporan seperti tenaga yang mengukur, alat ukur, cara ukur, partisipasi masyarakat masih rendah, juga keterbatasan SDM untuk mengimput data.
"Proses input lama dan hasil juga tidak tepat waktu, sehingga diharapkan dalam monev ini bisa meningkatkan informasi peserta dalam pencatatan dan pelaporan program gizi,” kata dia.
Pertemuan ini diakhiri dengan konsultasi melalui Zoom Meeting bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Kesehatan RI dirjen Gizi bersama dr Rivani Noor.
Serta ikut juga dari BKD Kabid Perbendaharaan, Neni Adiar dan juga Inspektorat menyangkut pertanggungjawaban keuangan untuk belanja PMT Lokal bagi balita kurus dan Bumil KEK yang anggarannya bersumber dari DAK Non Fisik tahun 2023.