Padang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) memaparkan dampak kerugian materil hingga miliaran rupiah akibat penyampaian informasi yang tersendat ke masyarakat yang membutuhkan.

"Waktu Undang-Undang Omnibus Law tidak dapat kita informasikan secara baik kepada masyarakat terjadi perusakan oleh mahasiswa di Gedung DPRD Sumbar," kata Sekretaris DPRD Sumbar Raflis saat presentasi Uji Kepatutan Anugerah Tinarbuka tahun 2023 di Tangerang, Senin.

Raflis mengatakan pada saat itu, nilai kerugian akibat tindakan massa yang anarkis dan merusak berbagai alat perkantontaran serta kursi anggota DPRD mencapai Rp2,5 miliar.

Setelah kejadian tersebut DPRD berkomitmen ke depannya segala bentuk informasi yang dibutuhkan dan menyangkut masyarakat umum harus bisa tersampaikan dengan baik.

Penyampaian informasi itu sesuai dengan misi yang diusung DPRD agar semua informasi harus tersiar dengan cepat, diterima serta mudah dicerna masyarakat.

Dalam mendukung kelancaran keterbukaan informasi di lingkup DPRD Sumbar, instansi tersebut menerapkan belasan inovasi. Hasilnya, DPRD Sumbar berhasil meraih sejumlah predikat di antaranya organisasi perangkat daerah terinformatif dan penghargaan lainnya.

Tidak hanya itu, untuk mempercepat penyebaran informasi serta menguatkan keterbukaan informasi publik, DPRD Sumbar juga menyediakan videotron in door yang bisa disaksikan secara langsung.

Menurut dia, media massa juga berperan besar dalam mendukung tersampaikannya informasi secara luas ke masyarakat. Dampak positifnya ialah berbagai kegiatan anggota DPRD selalu sampai ke pelosok daerah.

Dalam waktu dekat DPRD Sumbar juga akan merekrut tujuh orang yang ahli dalam bidang teknologi informasi (TI). Harapannya berbagai media yang digunakan tersebut efektif memberikan berbagai informasi kepada masyarakat.

Untuk diketahui, Sekretariat DPRD Sumbar bersama Bawaslu Sumbar dan Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran mengikuti Uji Kepatuhan Anugerah Tinarbuka Tahun 2023. Sekretariat DPRD Sumbar sendiri masuk dalam kategori organisasi perangkat daerah.