Padang Panjang (ANTARA) - Wakil Wali Kota Padang Panjang Sumatera Barat, Asrul menegaskan pemerintah kota setempat siap menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait penanggulangan bencana.
“Kita segera menindaklanjuti semua arahan Presiden Jokowi saat rakornas. Serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencegahan serta penanggulangan bencana di Padang Panjang," kata Asrul, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2023 di Jakarta International Expo, Kamis.
Ia menyebutkan, pemerintah setempat bersama masyarakat harus selalu siap dan tangguh terhadap setiap bencana.
"Kita akan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan. Di samping itu, kita juga mengharapkan masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan bencana di Padang Panjang,” ujarnya.
Dijelasan Asrul, sesuai arahan Presiden Jokowi, bencana merupakan urusan bersama bukan urusan pemerintah pusat atau daerah semata tapi harus ada sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat serta masyarakat.
Presiden, katanya menyebutkan bencana yang ditakuti dunia saat ini bukan lagi soal pandemi ataupun perang, tetapi yang lebih mengerikan saat ini adalah tentang perubahan iklim.
"Kita harus bersatu, karena ini urusan bersama bukan tanggung jawab pusat atau daerah tapi masyarakat dan semua pihak," ujarnya didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang panjang I Putu Venda.
Perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Bahkan Indonesia menempati posisi tiga teratas paling rawan bencana yaitu sebesar 81% frekuensi bencana alamnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi menginstruksikan pemerintah daerah lebih meningkatkan sinergisme antar-institusi maupun perangkat daerah dalam memperkuat mitigasi bencana dan siaga terhadap bencana.
Serta melakukan deteksi dini terhadap bencana dengan memberikan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat.
Setiap pemda diminta presiden harus menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.
Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi dan pencemaran lingkungan.
“Kita segera menindaklanjuti semua arahan Presiden Jokowi saat rakornas. Serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencegahan serta penanggulangan bencana di Padang Panjang," kata Asrul, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2023 di Jakarta International Expo, Kamis.
Ia menyebutkan, pemerintah setempat bersama masyarakat harus selalu siap dan tangguh terhadap setiap bencana.
"Kita akan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan. Di samping itu, kita juga mengharapkan masyarakat berperan aktif dalam upaya pencegahan bencana di Padang Panjang,” ujarnya.
Dijelasan Asrul, sesuai arahan Presiden Jokowi, bencana merupakan urusan bersama bukan urusan pemerintah pusat atau daerah semata tapi harus ada sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat serta masyarakat.
Presiden, katanya menyebutkan bencana yang ditakuti dunia saat ini bukan lagi soal pandemi ataupun perang, tetapi yang lebih mengerikan saat ini adalah tentang perubahan iklim.
"Kita harus bersatu, karena ini urusan bersama bukan tanggung jawab pusat atau daerah tapi masyarakat dan semua pihak," ujarnya didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang panjang I Putu Venda.
Perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis. Bahkan Indonesia menempati posisi tiga teratas paling rawan bencana yaitu sebesar 81% frekuensi bencana alamnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi menginstruksikan pemerintah daerah lebih meningkatkan sinergisme antar-institusi maupun perangkat daerah dalam memperkuat mitigasi bencana dan siaga terhadap bencana.
Serta melakukan deteksi dini terhadap bencana dengan memberikan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat.
Setiap pemda diminta presiden harus menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.
Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi dan pencemaran lingkungan.