Batusangkar, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, berencana membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ke tingkat kecamatan dan nagari (desa adat) sebagai upaya penurunan angka tengkes di kabupaten itu.
“TPPS tingkat kecamatan dan nagari untuk segera dibentuk agar target nasional prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024 bisa kita wujudkan," kata Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian di Batusangkar Rabu.
Ia mengatakan, agar tercapainya dan tepat sasaran upaya yang dilakukan, ia meminta pihak terlibat untuk menentukan lokus dan merencanakan program terkait penurunan stunting.
Selain itu juga memastikan individu atau Kelompok Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan akses terhadap program yang dilaksanakan.
"Kita berharap, target nasional prevalensi stunting di angka 14 persen pada tahun 2024 bisa kita wujudkan di Tanah Datar," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar Yesrita mengatakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Tanah Datar mengalami penurunan cukup signifikan.
Dari angka 21,5 persen di tahun 2021 menjadi 18,9 persen pada tahun 2022, atau turun sebanyak 2,6 persen.
Penurunan tersebut tidak terlepas dari kerjasama semua pihak dalam mengatasi gagal tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra, mengatakan perlu adanya sinergi semua pihak untuk menangani masalah stunting.
Ia berharap pihak terkait serta Kader PKK hingga ke tingkat dasawisma juga berupaya mensosialisasikan permasalahan stunting sampai ke tingkat Kecamatan, Nagari, hingga ketingkat Jorong.
“TPPS tingkat kecamatan dan nagari untuk segera dibentuk agar target nasional prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024 bisa kita wujudkan," kata Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian di Batusangkar Rabu.
Ia mengatakan, agar tercapainya dan tepat sasaran upaya yang dilakukan, ia meminta pihak terlibat untuk menentukan lokus dan merencanakan program terkait penurunan stunting.
Selain itu juga memastikan individu atau Kelompok Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan akses terhadap program yang dilaksanakan.
"Kita berharap, target nasional prevalensi stunting di angka 14 persen pada tahun 2024 bisa kita wujudkan di Tanah Datar," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Tanah Datar Yesrita mengatakan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Tanah Datar mengalami penurunan cukup signifikan.
Dari angka 21,5 persen di tahun 2021 menjadi 18,9 persen pada tahun 2022, atau turun sebanyak 2,6 persen.
Penurunan tersebut tidak terlepas dari kerjasama semua pihak dalam mengatasi gagal tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Tanah Datar Ny. Lise Eka Putra, mengatakan perlu adanya sinergi semua pihak untuk menangani masalah stunting.
Ia berharap pihak terkait serta Kader PKK hingga ke tingkat dasawisma juga berupaya mensosialisasikan permasalahan stunting sampai ke tingkat Kecamatan, Nagari, hingga ketingkat Jorong.