Padang (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Sumatera Barat, Ali Tanjung menyatakan persoalan kerja sama Build Operate Transfer (BOT) atau bangun serah guna Hotel Novotel Bukittinggi berdampak buruk bagi investasi Sumbar sehingga pihaknya mencari apa permasalahan yang terjadi dan dapat diperbaiki ke depannya.
"Ini memberikan dampak negatif terhadap investasi di Sumbar. Pengelola hotel ini selama puluhan tahun dan laporannya selalu merugi sehingga itu menjadi tugas DPRD Sumbar dalam melakukan pengawasan dan apa penyebab kerugian yang mereka alami selama puluhan tahun," kata dia di Padang, Senin.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan apabila Wali Kota Bukittinggi Erman Safar ingin meminta pertimbangan ke DPRD Sumbar silahkan datang dan jangan hanya berkomentar serta meminta pertimbangan di media.
"Kita menjalankan fungsi pengawasan terhadap aset Pemprov Sumbar yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Jika ingin penjelasan, datang saja ke DPRD Sumbar dan kami akan paparkan semuanya agar jelas," kata dia.
Menurut dia PT Graha Mas Citrawisata sebagai pengelola Hotel Novotel di Bukittinggi tekah menjalin kerja sama selama puluhan tahun di atas tanah milik Pemprov Sumbar. Mereka ini terus merugi dalam laporan keuangannya sehingga berdampak pada iklim investasi di Sumbar.
"Kita ingin semua pengusaha yang melakukan investasi dapat keuntungan dan ini mereka malah rugi, tentu kita ingin mengetahui apa penyebab kerugian tersebut dan apa yang bisa dilakukan ke depan agar semua investasi bisa menguntungkan," kata dia.
Ia meminta Wali Kota Bukittinggi untuk tenang dan memberikan ruang bagi DPRD Sumbar menjalankan fungsi pengawasan yang tengah mereka jalankan.
"Jika investasi yang dijalankan selama puluhan tahun dan pengusaha ini merugi tentu ini memalukan bagi kita dan iklim investasi Sumbar menjadi tidak baik. Kami ingin mempertanyakan apa masalahnya hingga usaha yang mereka jalani ini terus merugi, ini yang coba kita dalami." kata dia
Komisi III Bidang Keuangan DPRD Sumatera Barat menyatakan akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi kerugian negara akibat kerja sama perjanjian Build OperateTransfer (BOT) antara Pemprov Sumbar dengan PT Graha Mas Citrawisata sebagai pengelola Hotel Novotel di Bukittinggi
"Kita ingin semua ini terbuka dan keuntungan yang didapatkan daerah tentu harus optimal, jangan ada yang menyelewengkan keuntungan negara tersebut dengan memberikan deviden yang kecil," kata dia.
Sebelumnya Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Erman Safar berharap permasalahan Hotel Novotel di daerah tersebut tidak menyebabkan stabilitas ekonomi bisnis setempat terganggu.
"Harusnya diselesaikan secara baik dan tidak berisik, karena kalau dunia usaha di kota ini ada tekanan politik, apalagi hotel sekelas Novotel, kami jadi sulit mengajak pengusaha dalam mengembangkan bisnis dan berinvestasi," katanya.