Padang, (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy meminta Tim Percepatan Tol Padang-Pekanbaru bersama Pemkab Limapuluh Kota untuk segera mengkomunikasikan upaya pembebasan lahan di seksi Payakumbuh-Pangkalan karena masyarakat telah menyatakan dukungannya.
"Sejumlah masyarakat yang lahannya terdampak dari lima nagari (desa), yang sebelumnya disebut menolak tol, telah datang pada kita. Mereka menyampaikan dukungan pembangunan fasilitas umum itu. Karenanya tim dan Pemkab Limapuluh Kota harus segera komunikasikan," katanya di Padang, Kamis.
Ia menyebut sekitar 40-an orang perwakilan masyarakat Limapuluh Kota, yang semua adalah pemilik lahan, menyatakan tidak pernah menolak pembangunan tol. Mereka bahkan membawa surat pernyataan tertulis untuk membuktikan dukungannya.
"Aspirasi dari masyarakat ini kita tampung. Apalagi mereka yang memiliki lahan terdampak sudah membawa surat persetujuan tertulis untuk mendukung. Ini akan jadi pegangan kita," katanya.
Ia mengatakan surat persetujuan masyarakat pemilik lahan itu akan disampaikan kepada Kementerian PUPR di Jakarta agar pembangunan tol bisa terus dikebut.
Staf Khusus Tim Percepatan Tol Padang-Pekanbaru, Syafrizal menyebut pihaknya akan bergerak cepat. Bersama masyarakat pemilik lahan yang telah setuju akan berupaya mengumpulkan berkas persetujuan dari seluruh masyarakat pemilik lahan terdampak.
"Kita upayakan menjelang 31 Januari 2023, semua berkas sudah terkumpul," katanya.
Sebelumnya sejumlah masyarakat Limapuluh Kota yang lahannya terdampak pembangunan tol datang menemui Wakil Gubernur Sumbar.
Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terdampak Jalan Tol Pendukung Program pemerintah (Almast) menyebut hampir 70 persen masyarakat yang lahannya terdampak sudah setuju untuk pembangunan tol. Sisanya karena masih belum mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang memadai.
Ketua Almast, Yondriko mengatakan masyarakat yang hadir itu adalah perwakilan dari lima nagari atau desa yang terdampak Tol Padang-Pekanbaru seksi Payakumbuh-Pangkalan.
Lima nagari itu masing-masing Nagari Koto Baru Simalanggang, Lubuk Batingkok, Koto Tangah Simalanggang, Taeh Baruah dan Nagari Gurun. (*)
"Sejumlah masyarakat yang lahannya terdampak dari lima nagari (desa), yang sebelumnya disebut menolak tol, telah datang pada kita. Mereka menyampaikan dukungan pembangunan fasilitas umum itu. Karenanya tim dan Pemkab Limapuluh Kota harus segera komunikasikan," katanya di Padang, Kamis.
Ia menyebut sekitar 40-an orang perwakilan masyarakat Limapuluh Kota, yang semua adalah pemilik lahan, menyatakan tidak pernah menolak pembangunan tol. Mereka bahkan membawa surat pernyataan tertulis untuk membuktikan dukungannya.
"Aspirasi dari masyarakat ini kita tampung. Apalagi mereka yang memiliki lahan terdampak sudah membawa surat persetujuan tertulis untuk mendukung. Ini akan jadi pegangan kita," katanya.
Ia mengatakan surat persetujuan masyarakat pemilik lahan itu akan disampaikan kepada Kementerian PUPR di Jakarta agar pembangunan tol bisa terus dikebut.
Staf Khusus Tim Percepatan Tol Padang-Pekanbaru, Syafrizal menyebut pihaknya akan bergerak cepat. Bersama masyarakat pemilik lahan yang telah setuju akan berupaya mengumpulkan berkas persetujuan dari seluruh masyarakat pemilik lahan terdampak.
"Kita upayakan menjelang 31 Januari 2023, semua berkas sudah terkumpul," katanya.
Sebelumnya sejumlah masyarakat Limapuluh Kota yang lahannya terdampak pembangunan tol datang menemui Wakil Gubernur Sumbar.
Mereka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terdampak Jalan Tol Pendukung Program pemerintah (Almast) menyebut hampir 70 persen masyarakat yang lahannya terdampak sudah setuju untuk pembangunan tol. Sisanya karena masih belum mendapatkan penjelasan dan pemahaman yang memadai.
Ketua Almast, Yondriko mengatakan masyarakat yang hadir itu adalah perwakilan dari lima nagari atau desa yang terdampak Tol Padang-Pekanbaru seksi Payakumbuh-Pangkalan.
Lima nagari itu masing-masing Nagari Koto Baru Simalanggang, Lubuk Batingkok, Koto Tangah Simalanggang, Taeh Baruah dan Nagari Gurun. (*)