Solok (ANTARA) - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Solok Hafni Hafiz mendorong pemerintah daerah setempat serius dalam menertibkan para pengelola dan pemilik objek wisata yang masih nakal atau melanggar aturan.
"Salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah tidak tegas dalam menerapkan peraturan terhadap pengunjung yang hendak menikmati indahnya pemandangan alam yang disuguhkan di kawasan danau kembar, Kabupaten Solok," kata Hafiz di Alahan Panjang, Jumat.
Lebih lanjut, ia mengatakan pelanggaran tersebut berupa adanya pembiaran pasangan muda-mudi yang tidak halal menginap di tempat penginapan salah satu objek wisata perkemahan.
"Tentu ini tidak sesuai dengan konsep wisata syariah yang kita besar-besarkan selama ini. Di mana saat ini tampak seakan-akan dihalalkan saja orang untuk berbuat maksiat di daerah kita. Hal ini membuat masyarakat setempat pun menjadi resah," katanya.
Menurutnya wisata syariah perlu diterapkan lagi agar masyarakat setempat menjadi nyaman dan lingkungan pun aman dari pulang-pulang kemaksiatan.
"Menurut saya konsep wisata syariah tidak mesti pengelola harus berpakaian syar'i layaknya bercadar dan berjilbab dalam, bukan. Akan tetapi lebih ke konsep dan penerapan aturan yang ditegakkan. Di mana pengelola harus mengedepankan agar objek wisata itu jauh dari kemaksiatan. Seperti contohnya setiap pengunjung yang berpasangan masuk ke salah satu objek wisata wajib memperlihatkan bukti seperti buku nikah," ujar dia.
Lebih lanjut Hafiz mengatakan bahwa sampai saat ini telah banyak keluhan dari masyarakat setempat yang menginginkan pengelola objek wisata tersebut segera ditertibkan sehingga masyarakat kembali nyaman.
Ia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat tersebut bahwa legislator itu telah meminta kepada Pemda setempat melalui Dinas Pariwisata dan Kasatpol PP Kabupaten Solok untuk memberikan teguran terhadap pelaku objek wisata yang nakal.
"Namun sampai saat ini masih belum ada tindakan dari mereka. Kami sangat mengharapkan sekali tindakan tegas dari Pemda Solok, setidaknya memberikan teguran. Sehingga masyarakat kembali nyaman," ucapnya.
Kendati demikian, ia sangat mengapresiasi dan mendukung semangat para Pokdarwis setempat dalam mengembangkan setiap potensi objek wisata di daerah itu.
"Setidaknya dengan kreatifitas mereka dalam mengembangkan objek wisata dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan menggenjot perekonomian yang sempat mati suri akibat pandemi COVID-19," ucap dia.
Akan tetapi ia kembali mendorong pemerintah daerah untuk menegakkan aturan agar lebih tertib dalam menjalankan objek wisata dengan konsep syariah.
Menanggapi hal itu, Kasatpol PP Kabupaten Solok Elafki mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait adanya pelaku objek wisata yang nakal tersebut.
"Beberapa rekan-rekan kami sedang berjalan untuk memastikan. Kami akan eksekusi kalau informasinya sudah pasti. Takutnya nanti kita salah sasaran," kata dia.
"Salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah tidak tegas dalam menerapkan peraturan terhadap pengunjung yang hendak menikmati indahnya pemandangan alam yang disuguhkan di kawasan danau kembar, Kabupaten Solok," kata Hafiz di Alahan Panjang, Jumat.
Lebih lanjut, ia mengatakan pelanggaran tersebut berupa adanya pembiaran pasangan muda-mudi yang tidak halal menginap di tempat penginapan salah satu objek wisata perkemahan.
"Tentu ini tidak sesuai dengan konsep wisata syariah yang kita besar-besarkan selama ini. Di mana saat ini tampak seakan-akan dihalalkan saja orang untuk berbuat maksiat di daerah kita. Hal ini membuat masyarakat setempat pun menjadi resah," katanya.
Menurutnya wisata syariah perlu diterapkan lagi agar masyarakat setempat menjadi nyaman dan lingkungan pun aman dari pulang-pulang kemaksiatan.
"Menurut saya konsep wisata syariah tidak mesti pengelola harus berpakaian syar'i layaknya bercadar dan berjilbab dalam, bukan. Akan tetapi lebih ke konsep dan penerapan aturan yang ditegakkan. Di mana pengelola harus mengedepankan agar objek wisata itu jauh dari kemaksiatan. Seperti contohnya setiap pengunjung yang berpasangan masuk ke salah satu objek wisata wajib memperlihatkan bukti seperti buku nikah," ujar dia.
Lebih lanjut Hafiz mengatakan bahwa sampai saat ini telah banyak keluhan dari masyarakat setempat yang menginginkan pengelola objek wisata tersebut segera ditertibkan sehingga masyarakat kembali nyaman.
Ia mengatakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat tersebut bahwa legislator itu telah meminta kepada Pemda setempat melalui Dinas Pariwisata dan Kasatpol PP Kabupaten Solok untuk memberikan teguran terhadap pelaku objek wisata yang nakal.
"Namun sampai saat ini masih belum ada tindakan dari mereka. Kami sangat mengharapkan sekali tindakan tegas dari Pemda Solok, setidaknya memberikan teguran. Sehingga masyarakat kembali nyaman," ucapnya.
Kendati demikian, ia sangat mengapresiasi dan mendukung semangat para Pokdarwis setempat dalam mengembangkan setiap potensi objek wisata di daerah itu.
"Setidaknya dengan kreatifitas mereka dalam mengembangkan objek wisata dapat meningkatkan jumlah pengunjung dan menggenjot perekonomian yang sempat mati suri akibat pandemi COVID-19," ucap dia.
Akan tetapi ia kembali mendorong pemerintah daerah untuk menegakkan aturan agar lebih tertib dalam menjalankan objek wisata dengan konsep syariah.
Menanggapi hal itu, Kasatpol PP Kabupaten Solok Elafki mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait adanya pelaku objek wisata yang nakal tersebut.
"Beberapa rekan-rekan kami sedang berjalan untuk memastikan. Kami akan eksekusi kalau informasinya sudah pasti. Takutnya nanti kita salah sasaran," kata dia.