Payakumbuh (ANTARA) -
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat menggandeng Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) setempat dalam pengawasan Pemilu partisipatif yang diharapkan juga dapat meminimalisir atau meniadakan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu serentak 2024.
"Hari ini kita bekerja sama dengan PGRI melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang salah satu materi yang disampaikan adalah netralitas ASN dengan harapan tidak ada lagi pelanggaran dilakukan ASN pada Pemilu serentak 2024," kata Anggota Bawaslu Limapuluh Kota Ismet Aljannata di Payakumbuh, Senin.
Hal tersebut disampaikannya di sela-sela pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dengan tema sinergitas Bawaslu dengan PGRI dalam mewujudkan pemilu/pemilihan 2024 yang luber dan Jurdil, Senin (5/12).
Ia mengatakan dari pengalaman pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 sebelumnya memang cukup banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Pada 2019 terdapat 10 kasus dan pada 2020 terdapat kurang lebih empat kasus yang direkomendasikan ke Komisi ASN.
"Dalam sosialisasi ini kita sampaikan apa saja boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh ASN. Hari ini kita mulai dari PGRI semoga ini bisa berlanjut kepada seluruh ASN lain yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota," kata dia.
Ia mengatakan pelanggaran paling banyak yang dilakukan oleh ASN dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada sebelumnya seperti menampakan keberpihakan kepada salah satu calon ataupun pasangan calon.
"Ada yang di media sosial, ada yang foto bersama dan memajang fotonya dengan calon, ada yang melakukan dalam bentuk bahasa tubuh, ini yang kita harapkan tidak terjadi lagi," ujarnya.
Selain dengan PGRI, sebelumnya Bawaslu Limapuluh Kota juga sudah bekerja sama atau menggandeng banyak pihak dalam pengawasan partisipatif seperti ormas, OKP, penyandang disabilitas, Kemenag, dan pihak lainnya.
Sementara itu Ketua PGRI Kabupaten Limapuluh Kota Indrawati mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Limapuluh Kota ini sangat penting bagi para ASN khususnya bagi guru.
"Banyak yang melakukan pelanggaran netralitas ASN ini karena ketidaktahuannya, ini yang harus kita tekan. Bagaimana seluruh ASN dan guru tidak lagi melanggar netralitas ASN tersebut," ujarnya.
Dia berharap peserta dari PGRI yang mengikuti sosialisasi ini nantinya dapat berbagi ilmu dengan guru ataupun ASN yang lain.
"Kita dari PGRI akan sangat mendukung untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil," ungkap mantan Kadis Pendidikan Kabupaten Limapuluh Kota itu.