Lubukbasung (ANTARA) -
Anggota Komisi VI bidang industri, investasi, dan persaingan usaha DPR-RI, Nevi Zuairina mengadakan sosialisasi BUMN sebagai pendorong inklusi keuangan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di Aula Kerapatan Adat Nagari Lubukbasung.
"Peserta dalam kegiatan itu sekitar 100 orang," katanya di Lubukbasung, Selasa.
Ia mengatakan, literasi keuangan bagi para individu dan pelaku usaha dapat berdampak dengan peningkatan kemampuan untuk mengakses produk dan layanan keuangan seperti transaction, payments, savings, credit dan insurance.
Dari hal tersebut terjadi peningkatan inklusi keuangan dalam akses fasilitasi kehidupan sehari-hari, membantu keluarga dan perencanaan bisnis dari awal memulai hingga tujuan jangka panjang demi menghindari keadaan darurat yang tidak terduga.
"Inklusi keuangan merupakan faktor pendorong utama untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan kemakmuran rakyat," katanya.
Ia menambahkan, 1,2 miliar penduduk dunia saat ini tidak memiliki rekening (account), akibatnya mereka mengalami kesulitan untuk mengakses produk dan layanan keuangan dalam memenuhi kebutuhan mereka.
Di Indonesia, diperkirakan lebih dari 80 juta orang dikategorikan sebagai unbanked population atau excluded population. Kondisi inilah yang membuat masih banyak penduduk yang hidup dalam kondisi miskin.
"Pemusatan kekayaan yang terbatas pada kelompok masyarakat tertentu telah menimbulkan masalah lebarnya kesenjangan antar penduduk dan antar daerah," katanya.
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong percepatan inklusi keuangan. Komitmen itu terefleksi dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), di mana Presiden RI memimpin langsung Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Strategi nasional inklusi keuangan pun sudah dibangun dengan baik. Lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank juga semakin banyak dan aktivitasnya semakin berkembang.
Namun, indeks inklusi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah. Merujuk data survei tiga tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inklusi keuangan pada 2019 baru mencapai 76,19 persen atau meningkat dari 67,8 persen pada 2016.
"Perlu ada upaya yang lebih sistematis untuk mempercepat inklusi keuangan. Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan target inklusi keuangan 90 persen harus dicapai pada 2024," katanya.
Dalam mewujudkan peningkatan inklusi keuangan, harus pula diiringi dengan peningkatan literasi keuangan. Di mana menurut data OJK, literasi keuangan baru mencapai 38,03 persen pada 2019, meningkat dari 29,7 persen pada 2016.
Perlunya literasi keuangan bagi para pelaku UMKM agar dapat lebih memahami konsep dasar dari produk keuangan, melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta melindungi mereka dari penipuan dan usaha tidak sehat di pasar keuangan.
"Literatur telah banyak yang mengkonfirmasi bahwa kemampuan UMKM dalam mengenali dan mengakses sumber daya keuangan akan berdampak pada tingkat pertumbuhan UMKM. Kemampuan mengelola keuangan UMKM sangat diperlukan untuk kinerja usaha dan keberlangsungan usaha," katanya.