Jakarta, (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta tambahan alokasi penyertaan modal negara atau PNM sebesar Rp7,88 triliun untuk menyelesaikan proyek strategis nasional dan dukungan keberlangsungan perusahaan pelat merah di Indonesia.
"Mohon kalau Komisi VI DPR berkenan membantu mendorong tambahan Rp7,88 triliun dari PNM ataupun dari investasi," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Kementerian BUMN mengusulkan PNM untuk 10 BUMN sebesar Rp67,82 triliun, tetapi angka yang baru disetujui hanya Rp41,31 triliun.
Erick menjelaskan ada gap sebesar Rp20,81 triliun dari usulan PNM dengan alokasi pada Nota Keuangan, seperti Hutama Karya yang semula mengusulkan Rp30,56 triliun untuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera hanya disetujui Rp28,90 triliun.
Kemudian, PNM Defend ID yang diajukan Rp3 triliun untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, dan amunisi baru disetujui Rp1,75 triliun.
Lalu, Airnav dengan usulan PNM Rp790 miliar untuk pembaharuan alat hanya disetujui Rp660 miliar.
Sejauh ini, dari 10 BUMN yang mengusulkan PNM hanya usulan PLN yang disetujui 100 persen dengan nominal Rp10 triliun untuk pembangunan jaringan listrik dan program listrik desa.
Sedangkan enam BUMN lain yang juga mengusulkan PNM, yakni Injourney sebesar Rp7,5 triliun untuk holding, IFG Rp6 triliun untuk kredit usaha rakyat, Reasuransi Indonesia Utama Rp3 triliun untuk penguatan modal, ID FOOD Rp2 triliun untuk ketahanan pangan, Damri Rp870 miliar untuk pembaharuan armada berupa bus listrik, dan KAI Rp4,1 triliun untuk pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak masuk dalam alokasi Nota Keuangan.
Selain meminta tambahan PNM Rp7,88 triliun untuk menutupi gap sebesar Rp20,81 triliun tersebut, Erick Thohir menyampaikan ada cadangan investasi senilai Rp5,70 triliun yang juga bisa dipakai untuk penyertaan modal negara bagi enam BUMN.
Sebanyak enam BUMN tersebut adalah IFG Rp6 triliun, Reasuransi Indonesia Utama Rp3 triliun, Hutama Karya Rp1,66 triliun agar pembangunan jalan tol bisa tuntas sampai Jambi, Injourney Rp1,4 triliun untuk pembangunan KEK Mandalika & Tanamori hingga pemenuhan ekuitas KEK Sanur, KAI Rp1 triliun, dan ID FOOD Rp520 miliar.
"Bila dimungkinkan, kalau nanti cadangan investasi itu bisa didapatkan sebesar Rp5,70 triliun, kami berharap dari Komisi VI DPR tetap mendorong tambahan Rp7,88 triliun," kata Erick Thohir. (*)
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Erick Thohir minta tambahan penyertaan modal negara Rp7,88 triliun
"Mohon kalau Komisi VI DPR berkenan membantu mendorong tambahan Rp7,88 triliun dari PNM ataupun dari investasi," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Kementerian BUMN mengusulkan PNM untuk 10 BUMN sebesar Rp67,82 triliun, tetapi angka yang baru disetujui hanya Rp41,31 triliun.
Erick menjelaskan ada gap sebesar Rp20,81 triliun dari usulan PNM dengan alokasi pada Nota Keuangan, seperti Hutama Karya yang semula mengusulkan Rp30,56 triliun untuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera hanya disetujui Rp28,90 triliun.
Kemudian, PNM Defend ID yang diajukan Rp3 triliun untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, dan amunisi baru disetujui Rp1,75 triliun.
Lalu, Airnav dengan usulan PNM Rp790 miliar untuk pembaharuan alat hanya disetujui Rp660 miliar.
Sejauh ini, dari 10 BUMN yang mengusulkan PNM hanya usulan PLN yang disetujui 100 persen dengan nominal Rp10 triliun untuk pembangunan jaringan listrik dan program listrik desa.
Sedangkan enam BUMN lain yang juga mengusulkan PNM, yakni Injourney sebesar Rp7,5 triliun untuk holding, IFG Rp6 triliun untuk kredit usaha rakyat, Reasuransi Indonesia Utama Rp3 triliun untuk penguatan modal, ID FOOD Rp2 triliun untuk ketahanan pangan, Damri Rp870 miliar untuk pembaharuan armada berupa bus listrik, dan KAI Rp4,1 triliun untuk pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak masuk dalam alokasi Nota Keuangan.
Selain meminta tambahan PNM Rp7,88 triliun untuk menutupi gap sebesar Rp20,81 triliun tersebut, Erick Thohir menyampaikan ada cadangan investasi senilai Rp5,70 triliun yang juga bisa dipakai untuk penyertaan modal negara bagi enam BUMN.
Sebanyak enam BUMN tersebut adalah IFG Rp6 triliun, Reasuransi Indonesia Utama Rp3 triliun, Hutama Karya Rp1,66 triliun agar pembangunan jalan tol bisa tuntas sampai Jambi, Injourney Rp1,4 triliun untuk pembangunan KEK Mandalika & Tanamori hingga pemenuhan ekuitas KEK Sanur, KAI Rp1 triliun, dan ID FOOD Rp520 miliar.
"Bila dimungkinkan, kalau nanti cadangan investasi itu bisa didapatkan sebesar Rp5,70 triliun, kami berharap dari Komisi VI DPR tetap mendorong tambahan Rp7,88 triliun," kata Erick Thohir. (*)
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Erick Thohir minta tambahan penyertaan modal negara Rp7,88 triliun