Padang Aro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan, Sumatera Barat melelang tujuh jabatan tinggi pratama secara terbuka yang saat ini masih dijalankan oleh pelaksana tugas.


Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Solok Selatan, Irwandi Osmaidi di Padang Aro, Senin, mengatakan, dari tujuh jabatan tinggi pratama yang dilelang empat di antaranya baru akan masuk tahap ujian kompetensi dan tiga lagi sudah berjalan. 


"Empat jabatan tinggi pratama yang dilelang semua peserta akan melaksanakan ujian kompetensi peserta di Pekanbaru pada Kamis 10/3," katanya. 


Empat jabatan tersebut yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Dewan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 


Sedangkan tiga lelang yang sudah berjalan yaitu untuk mengisi Kepala Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari. 


Untuk proses lelang tiga jabatan tinggi pratama ini sudah sampai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 


"Khusus Dinas Kesehatan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena jumlah pesertanya tidak mencukupi," ujarnya. 


Untuk peserta lelang jabatan tinggi pratama minimal peserta tiga orang setiap jabatan. 


Sebelum Pandemi COVID-19, katanya minimal peserta lelang empat orang dan saat pandemi dikurangi menjadi tiga orang paling sedikit. 


Dia mengatakan, setiap pelamar boleh mengikuti dua jabatan yang dilelang dan pelamar maksimal berusia 56 tahun. 


Dia menyebutkan, setelah ini masih akan ada lelang jabatan sebab ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih kosong. 


Kepala OPD yang masih kosong yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Asisten I. 


Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan admistrator saat Pemkab Solok Selatan masih melakukan pemetaan pegawai. 


Jumlah pegawai Solok Selatan saat ini yaitu 3.438 orang ditambah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 101 orang.