Sarilamak (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat mendorong agar kader Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) terus menyosialisasikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat.
Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Limapuluh Kota, Zumaira di Sarilamak, Selasa, mengatakan kualitas demokrasi yang baik sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.
"Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam penggunaan hak pilih, namun bagaimana ikutnya semua elemen masyarakat kita terhadap pengawasan demokrasi," katanya.
Hal itu disampaikannya saat melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang dilaksanakan di Aula Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa.
Pada kesempatan itu, Bawaslu Limapuluh Kota juga membentuk Gerakan Literasi Pengawasan Partisipatif Limapuluh Kota (Geparti Liko) yang terdiri alumni SKPP dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Limapuluh Kota.
Untuk mencapai pengawasan demokrasi yang tinggi, diakuinya memang dibutuhkan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Kami telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat salah satunya dengan melibatkan SKPP," ujarnya.
Sementara Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Limapuluh Kota, Ismet Aljannata mengatakan salah satu hal yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu adalah pencegahan.
"Pencegahan ini perlu dilakukan agar pelanggaran minim terjadi. Caranya tentu memberikan pemahaman kepada semua orang terhadap aturan pemilu," ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Bawaslu Limapuluh Kota akan bekerja sama dengan berbagai instansi yang ada di daerah tersebut dalam melakukan upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif..
Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Limapuluh Kota, Zumaira di Sarilamak, Selasa, mengatakan kualitas demokrasi yang baik sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.
"Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam penggunaan hak pilih, namun bagaimana ikutnya semua elemen masyarakat kita terhadap pengawasan demokrasi," katanya.
Hal itu disampaikannya saat melakukan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang dilaksanakan di Aula Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa.
Pada kesempatan itu, Bawaslu Limapuluh Kota juga membentuk Gerakan Literasi Pengawasan Partisipatif Limapuluh Kota (Geparti Liko) yang terdiri alumni SKPP dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Limapuluh Kota.
Untuk mencapai pengawasan demokrasi yang tinggi, diakuinya memang dibutuhkan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.
"Kami telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat salah satunya dengan melibatkan SKPP," ujarnya.
Sementara Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Limapuluh Kota, Ismet Aljannata mengatakan salah satu hal yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu adalah pencegahan.
"Pencegahan ini perlu dilakukan agar pelanggaran minim terjadi. Caranya tentu memberikan pemahaman kepada semua orang terhadap aturan pemilu," ungkapnya.
Dalam waktu dekat, Bawaslu Limapuluh Kota akan bekerja sama dengan berbagai instansi yang ada di daerah tersebut dalam melakukan upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif..