Pariaman (ANTARA) - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Prof. Dr.Diah Natalisa mendorong daerah memanfaatkan teknologi informasi atau IT untuk memaksimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP).


"Kedepan IT akan sangat menentukan berbagai bentuk pelayanan yang diberikan," kata dia saat mengunjungi Pariaman, Rabu.  


Ia mengatakan bagaimana pun kehadiran IT dapat mempercepat kinerja pelayanan karena saat ini untuk melengkapi dokumen untuk pelayanan masih membutuhkan waktu yang lama.


Menurutnya nantinya MPP juga harus membuat pusat data atau 'big data' yang berkaitan dengan KTP dan berbagai hal lainnya yang dapat membantu layanan yang memerlukan data yang sama.


"Jadi warga tidak perlu bolak balik ketika diminta data yang sama (karena tertinggal)," katanya.


Ia menyampaikan pusat data dan sistem IT tersebut terintegrasi dengan pelayanan lainnya sehingga dapat mempermudah kedua belah pihak baik yang pemberi maupun penerima layanan.


Dengan sistem IT yang baik, lanjutnya maka warga tidak saja mudah mengurus administrasi namun juga mengetahui sampai dimana dan kapan permohonannya selesai.


"Jadi bukan hanya sekadar nomor antrean namun juga sampai pada pelacakan layanan," ujarnya.  


Ia mengatakan saat ini sudah ada MPP di Indonesia yang memanfaatkan IT untuk mempermudah layanan namun juga ada semi IT serta ada yang masih manual.


Sementara Wali Kota Pariaman, Genius Umar mengatakan pihaknya telah mendirikan MPP di daerah itu semenjak dua tahun yang lalu namun dilaporkan setahun kemudian.


"Di sana terdapat layanan terintegrasi untuk memudahkan masyarakat," ujar dia.


Meskipun pendirian MPP di daerah itu menggunakan dana yang minim karena memanfaatkan bekas kantor wali kota namun ia mengklaim pelayanan yang diberikan semakin baik.


Ia mengatakan pihaknya juga akan memperkuat layanan kepada masyarakat melalui IT untuk guna mempermudah memberikan pelayanan.