Padang (ANTARA) - Penyaluran dana desa di Sumatera Barat (Sumbar) telah mencapai Rp747,61,39 miliar atau 75,32 persen dari pagu sebesar Rp992,60 miliar hingga 30 September 2021.
"Realisasi tertinggi tersalurkan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp134,92 miliar dan terendah di Kota Sawahlunto Rp23,55 miliar," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho di Padang, Senin.
Menurutnya realisasi penyaluran Dana Desa di Sumbar hingga September 2021 secara umum tidak menemui permasalahan yang berarti.
"Akan tetapi penyaluran Dana Desa Tahap II terdapat beberapa desa yang masih belum tersalur dikarenakan belum lengkapnya perekaman realisasi BLT Desa hingga bulan ke-9," ujarnya.
Hingga 30 September 2021 penyaluran dana desa untuk Kota Pariaman mencapai Rp38,99 miliar, Kabupaten Sijunjung Rp49,79 miliar, Kabupaten Pasaman Barat Rp33,14 miliar, Kabupaten Solok Selatan Rp37,97 miliar.
Lalu Kabupaten Dharmasraya Rp50,37 miliar, Kabupaten Kepulauan Mentawai Rp44,36 miliar, Kabupaten Tanah datar Rp39,63 miliar, Kabupaten Padang Pariaman Rp73,92 miliar, Kabupaten Solok Rp63,49 miliar.
Berikutnya Kabupaten Limapuluh Kota Rp60,57 miliar, Kabupaten Pasaman Rp33,13 miliar dan Kabupaten Agam 63,79 miliar.
Masih rendahnya penyaluran dana desa turut mempengaruhi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) ke daerah dari APBD di Sumbar.
Realisasi TKDD di Sumbar hingga 30 September 2021 mencapai Rp14,93 triliun atau menurun bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp17,05 triliun.
"Penyaluran TKDD jauh lebih tinggi pada 2020 karena pada tahun itu diterapkan kebijakan percepatan dan penyederhanaan syarat penyaluran TKDD dalam rangka penanganan COVID-19," kata dia.
Sementara sebanyak 55 desa di Kota Pariaman, tahun ini mengucurkan sekitar Rp7,6 miliar untuk program Padat Karya Tunai yang Rp2,6 miliar diantaranya digunakan untuk upah kerja.
"Padat karya ini untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur yang mempekerjakan banyak orang," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman, Hendri.
Menurutnya hal tersebut dapat membantu warga miskin untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi saat ini dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang berimbas pada perekonomian
Ia mengatakan program padat karya di Pariaman dilakukan untuk membangun irigasi, pembersihan drainase dan jalan serta fasilitas umum lainnya.
Dana tersebut diambil dari dana desa yang bersumber dari anggaran dana desa serta anggaran pendapatan dan belanja daerah setempat yang untuk tahun ini sekitar Rp90,4 miliar.
"Realisasi tertinggi tersalurkan di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp134,92 miliar dan terendah di Kota Sawahlunto Rp23,55 miliar," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho di Padang, Senin.
Menurutnya realisasi penyaluran Dana Desa di Sumbar hingga September 2021 secara umum tidak menemui permasalahan yang berarti.
"Akan tetapi penyaluran Dana Desa Tahap II terdapat beberapa desa yang masih belum tersalur dikarenakan belum lengkapnya perekaman realisasi BLT Desa hingga bulan ke-9," ujarnya.
Hingga 30 September 2021 penyaluran dana desa untuk Kota Pariaman mencapai Rp38,99 miliar, Kabupaten Sijunjung Rp49,79 miliar, Kabupaten Pasaman Barat Rp33,14 miliar, Kabupaten Solok Selatan Rp37,97 miliar.
Lalu Kabupaten Dharmasraya Rp50,37 miliar, Kabupaten Kepulauan Mentawai Rp44,36 miliar, Kabupaten Tanah datar Rp39,63 miliar, Kabupaten Padang Pariaman Rp73,92 miliar, Kabupaten Solok Rp63,49 miliar.
Berikutnya Kabupaten Limapuluh Kota Rp60,57 miliar, Kabupaten Pasaman Rp33,13 miliar dan Kabupaten Agam 63,79 miliar.
Masih rendahnya penyaluran dana desa turut mempengaruhi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) ke daerah dari APBD di Sumbar.
Realisasi TKDD di Sumbar hingga 30 September 2021 mencapai Rp14,93 triliun atau menurun bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp17,05 triliun.
"Penyaluran TKDD jauh lebih tinggi pada 2020 karena pada tahun itu diterapkan kebijakan percepatan dan penyederhanaan syarat penyaluran TKDD dalam rangka penanganan COVID-19," kata dia.
Sementara sebanyak 55 desa di Kota Pariaman, tahun ini mengucurkan sekitar Rp7,6 miliar untuk program Padat Karya Tunai yang Rp2,6 miliar diantaranya digunakan untuk upah kerja.
"Padat karya ini untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur yang mempekerjakan banyak orang," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman, Hendri.
Menurutnya hal tersebut dapat membantu warga miskin untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi saat ini dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang berimbas pada perekonomian
Ia mengatakan program padat karya di Pariaman dilakukan untuk membangun irigasi, pembersihan drainase dan jalan serta fasilitas umum lainnya.
Dana tersebut diambil dari dana desa yang bersumber dari anggaran dana desa serta anggaran pendapatan dan belanja daerah setempat yang untuk tahun ini sekitar Rp90,4 miliar.