Sarilamak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota, Sumatera Barat pada 2021 membangun 189 Rumah Layak Huni yang peruntukannya tersebar di seluruh kecamatan yang ada di daerah tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Limapuluh Kota, Adel Nofirman di Sarilamak, Senin, mengatakan jumlah rumah yang dibangun 2021 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya diperuntukkan untuk 120 kepala keluaga.
189 unit rumah layat huni tersebut dibangun untuk masyarakat yang sebelumnya tinggal dirumah yang tidak layak huni (RTLH).
"Meski ada refokusing, kami berdasarkan dengan arahan dari pimpinan tidak melakukan refokusing untuk anggaran pembangunan rumah layak huni ini karena ini dinilai sangat penting oleh masyarakat kita. Kami lebih memilih refokusing untuk hal lainnya," ujarnya.
Disebutkannya bahwa dari 189 unit rumah itu akan dibangun 2021, sebanyak 135 unit sudah selesai dan 35 unit sedang tahap pembangunan.
"Untuk sisanya akan dilaksakan di tahap keempat ini, untuk teknis pembangunan kami bekerja sama dengan Kodim 0306/50 Kota," katanya.
Ia mengatakan bahwa untuk pembangunan unit layak huni itu berasal dari APBD yang satu unitnya dianggarkan Rp30 juta sehingga total anggaran untuk pembangunan selurunya berjumlah Rp5,5 miliar.
"Kita tidak melakukan rehab tapi dibangun dari awal. Sebab dari data yang masuk ke kita itu rumahnya berkategori rusak berat sehingga harus dibangun dari awal hingga selesai," katanya.
Selain dari APBD Limapuluh Kota, pada 2021 juga akan ada bantuan rehab rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari anggaran provinsi Sumatera Barat yang satu unitnya dianggarkan Rp17,5 juta.
"Ini akan dilaksanakan, total unit yang akan direhab dari BSPS ini berjumlah 189 unit, tahun sebelumnya itu ada 180 unit," ujarnya.
Ia mengatakan data masyarakat yang akan mendapatkan bantuan rumah layak huni berdasarkan data yang diserahkan oleh masing-masing wali nagari.
"Dari data yang diberikan oleh wali nagari tersebut kami melakukan verifikasi kembali dan disesuaikan dengan ketentuan dan syarat dari Kementerian PUPR," ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa secara keseluruhan total RTLH yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota kurang lebih sebanyak 9.000 unit.
"Tapi kita baru dapat memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni secara bertahap, InsyaAllah Pemkab akan terus menganggarkan ini setiap tahunnya," ungkapnya.
Menurutnya program bantuan rumah layak huni ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena menyentuh dan berdampak langsung kepada masyarakat penerima.
"Kalau untuk 2022 kami menargetkan bisa menganggarkan pembangunan rumah layak huni untuk 200 unit tentu saja nanti menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran," katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Limapuluh Kota, Adel Nofirman di Sarilamak, Senin, mengatakan jumlah rumah yang dibangun 2021 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya diperuntukkan untuk 120 kepala keluaga.
189 unit rumah layat huni tersebut dibangun untuk masyarakat yang sebelumnya tinggal dirumah yang tidak layak huni (RTLH).
"Meski ada refokusing, kami berdasarkan dengan arahan dari pimpinan tidak melakukan refokusing untuk anggaran pembangunan rumah layak huni ini karena ini dinilai sangat penting oleh masyarakat kita. Kami lebih memilih refokusing untuk hal lainnya," ujarnya.
Disebutkannya bahwa dari 189 unit rumah itu akan dibangun 2021, sebanyak 135 unit sudah selesai dan 35 unit sedang tahap pembangunan.
"Untuk sisanya akan dilaksakan di tahap keempat ini, untuk teknis pembangunan kami bekerja sama dengan Kodim 0306/50 Kota," katanya.
Ia mengatakan bahwa untuk pembangunan unit layak huni itu berasal dari APBD yang satu unitnya dianggarkan Rp30 juta sehingga total anggaran untuk pembangunan selurunya berjumlah Rp5,5 miliar.
"Kita tidak melakukan rehab tapi dibangun dari awal. Sebab dari data yang masuk ke kita itu rumahnya berkategori rusak berat sehingga harus dibangun dari awal hingga selesai," katanya.
Selain dari APBD Limapuluh Kota, pada 2021 juga akan ada bantuan rehab rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari anggaran provinsi Sumatera Barat yang satu unitnya dianggarkan Rp17,5 juta.
"Ini akan dilaksanakan, total unit yang akan direhab dari BSPS ini berjumlah 189 unit, tahun sebelumnya itu ada 180 unit," ujarnya.
Ia mengatakan data masyarakat yang akan mendapatkan bantuan rumah layak huni berdasarkan data yang diserahkan oleh masing-masing wali nagari.
"Dari data yang diberikan oleh wali nagari tersebut kami melakukan verifikasi kembali dan disesuaikan dengan ketentuan dan syarat dari Kementerian PUPR," ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa secara keseluruhan total RTLH yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota kurang lebih sebanyak 9.000 unit.
"Tapi kita baru dapat memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni secara bertahap, InsyaAllah Pemkab akan terus menganggarkan ini setiap tahunnya," ungkapnya.
Menurutnya program bantuan rumah layak huni ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena menyentuh dan berdampak langsung kepada masyarakat penerima.
"Kalau untuk 2022 kami menargetkan bisa menganggarkan pembangunan rumah layak huni untuk 200 unit tentu saja nanti menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran," katanya.