Padang (ANTARA) - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Barat (Sumbar) melakukan rapat evaluasi Perda nomor 6 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang dinilai ada kekurangan dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19.
Ketua Bapemperda DPRD Sumbar, Hidayat di Padang, Senin, mengatakan usulan revisi ini muncul dari Polda Sumbar terhadap penegakkan protokol kesehatan di daerah itu.
"Hasil pembahasan kita mendorong Pemprov Sumbar kirimkan nora pengantar revisi perda tersebut. Kita akan lihat kajian apa yang membuat perda ini direvisi," katanya..
Politisi Gerindra menekankan semangat saat ini adalah bagaimana proses kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan dalam protokol kesehatan.
Misalnya pelaksanaan tatap muka di sekolah tetap berjalan dengan menggunakan masker dan separuh dari kapasitas dan lainnya.
Dalam pembahasan, persoalan Perda ini belum optimal seperti tidak melibatkan tokoh agama, adat, pemuka masyarakat dalam mengedukasi protokol kesehatan.
"Kita ingin tokoh ini kita rangkul lalu mereka melakukan sosialisasi agar masyarakat taat prokes," kata dia.
Sementara anggota DPRD Sumbar, Ali Tanjung menilai tidak perlu ada revisi terkait Perda ini.
"Persoalan yang ada adalah di dalam pelaksanaan, bukan aturannya," kata dia.
Ia mencontohkan aparat yang tidak memberikan sanksi tegas kepada warga yang langgar aturan.
"Jumlah petugas yang bertugas tidak sepadan dengan masyarakat yang diawasi dan lainnya," kata dia.
Sementara perwakilan Satpol PP Sumbar, Refdinal mengatakan pihaknya terkendala di anggaran dalam melaksanakan isi perda tersebut.
"Jika anggaran sedikit tentu langkah penegakan juga sedikit," kata dia
Menurut dia warga yang melanggar Perda AKB cukup banyak dan membuat petugas kewalahan.
"Kita tidak dapat memberikan sanksi sosial selama 60 menit kepada pelanggar karena jumlah mereka banyak," kata dia.
Saat turun ke lapangan, Satpol PP Sumbar bersama TNI-Polri berjumlah 25 orang dan dibantu Satpol PP Kota sebanyak 25 orang sementara jumlah masyarakat mencapai ratusan orang
Ia mencatat hingga 15 Agustus 2021 pihaknya telah memberikan sanksi kepada 239.938 orang 586 pelaku usaha.
Enam pelaku usaha ditindak secara pidana, ada empat pelaku usaha di Payakumbuh dan dua pelaku ditangani Satpol PP Sumbar.
"Untuk denda uang ada sebanyak 2.532 orang yang sudah ditindak," kata dia
Ketua Bapemperda DPRD Sumbar, Hidayat di Padang, Senin, mengatakan usulan revisi ini muncul dari Polda Sumbar terhadap penegakkan protokol kesehatan di daerah itu.
"Hasil pembahasan kita mendorong Pemprov Sumbar kirimkan nora pengantar revisi perda tersebut. Kita akan lihat kajian apa yang membuat perda ini direvisi," katanya..
Politisi Gerindra menekankan semangat saat ini adalah bagaimana proses kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan dalam protokol kesehatan.
Misalnya pelaksanaan tatap muka di sekolah tetap berjalan dengan menggunakan masker dan separuh dari kapasitas dan lainnya.
Dalam pembahasan, persoalan Perda ini belum optimal seperti tidak melibatkan tokoh agama, adat, pemuka masyarakat dalam mengedukasi protokol kesehatan.
"Kita ingin tokoh ini kita rangkul lalu mereka melakukan sosialisasi agar masyarakat taat prokes," kata dia.
Sementara anggota DPRD Sumbar, Ali Tanjung menilai tidak perlu ada revisi terkait Perda ini.
"Persoalan yang ada adalah di dalam pelaksanaan, bukan aturannya," kata dia.
Ia mencontohkan aparat yang tidak memberikan sanksi tegas kepada warga yang langgar aturan.
"Jumlah petugas yang bertugas tidak sepadan dengan masyarakat yang diawasi dan lainnya," kata dia.
Sementara perwakilan Satpol PP Sumbar, Refdinal mengatakan pihaknya terkendala di anggaran dalam melaksanakan isi perda tersebut.
"Jika anggaran sedikit tentu langkah penegakan juga sedikit," kata dia
Menurut dia warga yang melanggar Perda AKB cukup banyak dan membuat petugas kewalahan.
"Kita tidak dapat memberikan sanksi sosial selama 60 menit kepada pelanggar karena jumlah mereka banyak," kata dia.
Saat turun ke lapangan, Satpol PP Sumbar bersama TNI-Polri berjumlah 25 orang dan dibantu Satpol PP Kota sebanyak 25 orang sementara jumlah masyarakat mencapai ratusan orang
Ia mencatat hingga 15 Agustus 2021 pihaknya telah memberikan sanksi kepada 239.938 orang 586 pelaku usaha.
Enam pelaku usaha ditindak secara pidana, ada empat pelaku usaha di Payakumbuh dan dua pelaku ditangani Satpol PP Sumbar.
"Untuk denda uang ada sebanyak 2.532 orang yang sudah ditindak," kata dia